Jakarta -
Satuan Tugas Sapu Bersih (Satgas Saber) Pelanggaran Harga, Keamanan, dan Mutu Pangan Polri tahun 2026 mulai menurunkan tim memonitor ketersediaan dan harga komoditas bahan pokok. Langkah itu guna menjaga stabilitas harga tetap terkendali menjelang libur Imlek, Ramadan, hingga Lebaran 2026.
Kabareskrim Polri Komjen Syahardiantono menegaskan Satgas Saber merupakan wujud kehadiran negara dalam melindungi masyarakat menjelang periode rawan lonjakan harga dan potensi pelanggaran distribusi pangan.
"Tujuan utama Satgas Saber ini adalah melindungi masyarakat, menjaga keamanan dan mutu pangan menjelang HBKN (Hari Besar Keagamaan Nasional)," kata Syahar melalui keterangannya, Kamis (5/2/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Penegakan hukum dilakukan sebagai langkah terakhir, namun tetap tegas apabila ditemukan pelanggaran serius," lanjutnya.
Syahar menyatakan pengawasan akan dilaksanakan secara berlapis dengan pendekatan preemtif, preventif, dan represif yang humanis serta proporsional. Satgas juga akan bersinergi dengan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk memastikan kebijakan harga pangan dijalankan secara konsisten di lapangan.
Pengawasan, jelas Syahar, dilakukan serentak pada 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota yang mencakup seluruh rantai pasok mulai dari produsen, distributor, hingga pedagang eceran dan ritel modern. Adapun komoditas yang menjadi fokus pengawasan antara lain beras, jagung, kedelai, daging sapi dan kerbau, daging ayam ras. Kemudian telur ayam ras, bawang merah, bawang putih, cabai, minyak goreng, serta gula konsumsi.
"Satgas Saber dibentuk untuk mengawal kebijakan harga pangan, menjaga keamanan dan mutu pangan, serta memastikan distribusi berjalan lancar dari hulu ke hilir," terang Syahar.
Satgas ini merupakan kelanjutan dari Satgas Pengendalian Harga Beras 2025. Selain pengawasan langsung, satgas juga membuka kanal pengaduan masyarakat untuk menampung laporan terkait dugaan pelanggaran harga, keamanan, dan mutu pangan.
"Dengan penguatan Satgas Saber ini, pemerintah berharap stabilitas pasokan dan harga pangan dapat terjaga selama rangkaian HBKN 2026. Sehingga masyarakat dapat memenuhi kebutuhan pokok secara aman dan terjangkau," pungkasnya.
(ond/dek)
