Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti polemik penonaktifan peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) BPJS. Purbaya mengingatkan kebijakan penonaktifan agar tak merugikan peserta yang tengah menjalani pengobatan.
Hal itu disampaikan Purbaya dalam rapat bersama pimpinan DPR di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (9/2/2026). Purbaya mulanya mengatakan perubahan data PBI JK ialah untuk meningkatkan kualitas dan tata kelola program tersebut.
"Agar lebih tepat sasaran melindungi masyarakat miskin dan tidak mampu. Itu, jadi pemutakhirannya jangan bikin keributan," kata Purbaya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Purbaya mengatakan penonaktifan peserta PBI JK bisa dipertimbangkan untuk tak langsung berlaku. Namun, diberi jangka waktu 2-3 bulan dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat.
"Jadi begitu mereka masuk list tidak masuk lagi ke daftar PBI, langsung trigger sosialisasi ke mereka, bahwa mereka tidak masuk lagi ke list itu, sehingga mereka bisa melakukan tindakan yang diperlukan untuk membayar di tempat lain atau gimana," katanya.
Purbaya lantas mengingatkan agar kebijakan tersebut tak merugikan peserta yang tengah menjalani pengobatan. Dia menilai penonaktifan mendadak justru merugikan negara dan mencoreng citra pemerintah.
"Tapi jangan sampai yang udah sakit tiba-tiba begitu mau cek darah, apa cuci darah lagi, tiba-tiba nggak eligible, nggak berhak. Kan itu kayaknya kita konyol ya," katanya.
"Padahal uang yang saya keluarin sama. Saya rugi di situ, uang keluar, image jelek jadinya. Pemerintah rugi dalam hal ini," sambung dia.
Lebih lanjut, dia mengatakan penentuan jumlah peserta PBI JK harus dilakukan secara hati-hati dan terukur. Hal itu, dengan mengedepankan ketepatan sasaran, kemudahan akses layanan, serta menjaga keberlanjutan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
"Tadi kan kalau ditanya ada nggak ruang untuk ngisi orang-orang tadi yang nggak masuk, kan ada, kan masih 96 juta sekian kan, targetnya 98 (juta). Harusnya kalau prosedurnya clear, nggak ada masalah itu," katanya.
Purbaya menilai persoalan utama dalam kisruh PBI JK bukan terletak pada anggaran. Namun, pada aspek operasional, manajemen, dan sosialisasi yang harus segera dibenahi.
"Kalau itu membuat uang yang saya keluarkan untuk Anda lebih kecil, saya mendukung, ribut dikit nggak apa-apa. Tapi ini kan sama, uang yang saya keluarkan sama, ribut lagi. Saya rugi banyak, Pak. Ke depan tolong dibetulkan," kata Purbaya.
(amw/rfs)
