Jakarta -
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung bicara sistem electronic road pricing (ERP) atau jalan berbayar di Jakarta. Sistem ini dinilai sebagai langkah tegas untuk mengurangi kemacetan yang semakin parah.
Dalam acara Leaders Forum di Balai Agung, Balai Kota Jakarta, Selasa (27/5/2025) malam, ia menegaskan bahwa ERP bukan sekadar alat pengendali lalu lintas, melainkan bagian dari kebijakan keadilan sosial.
"Tapi suatu hari, bukan sekarang ya teman-teman media, ERP-nya saya mau pasang," kata Pramono.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kenapa ERP-nya dipasang? Ya kalau kamu punya duit, mau naik mobil satu, mobil tanganmu sepuluh, bawa semua ke Jakarta nggak apa-apa, bayar semua ERP," sambungnya.
Pramono juga menyampaikan bahwa saat ini Pemprov Jakarta telah mulai membangun fondasi sistem transportasi publik yang lebih luas dan inklusif, salah satunya melalui integrasi Transjabodetabek.
Pramono mengatakan Transjabodetabek menggantikan konsep lama TransJakarta, untuk melayani pekerja dari kawasan penyangga seperti Bekasi, Tangerang, Bogor, dan Cianjur.
"Tetapi bagi warga yang tidak mampu sepenuhnya menjadi tanggung jawab negara, dan hasil dari ERP sepenuhnya akan saya gunakan untuk memberikan subsidi kepada 15 golongan, termasuk warga di luar Jakarta. Ada asas keadilan, ada asas keterbukaan," ucap Pramono.
Di sisi lain, Pramono menilai kebijakan ERP akan menjadi pelengkap, di mana warga dengan kendaraan pribadi akan dikenai tarif berdasarkan ruas jalan tertentu dan jam sibuk. Sementara pengguna transportasi umum terutama dari kelompok rentan akan terus mendapatkan subsidi.
"Selama masyarakat belum mau berubah, Jakarta tetap akan macet. Untuk itu, kita harus tegas, bahkan harus memaksa lewat kebijakan," tegasnya.
Simak juga Video: Keinginan Pramono Jadikan Blok M Hub Hidup 24 Jam
(bel/rfs)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini
