Presiden Prabowo Subianto menjawab keraguan terhadap pemerintah dalam pelaksanaan rekomendasi yang dihasilkan Komisi Percepatan Reformasi Polri untuk memperbaiki tubuh kepolisian. Prabowo menilai memperbaiki suatu lembaga tidak harus melalui tim reformasi, meski ia menilai komite itu alat yang penting.
"Jadi yang saya katakan adalah hasrat untuk memperbaiki semua lembaga termasuk kepolisian itu tidak semata-mata harus dari suatu komite reformasi. Tapi komite reformasi adalah alat bantu yang sangat penting," kata Prabowo dalam diskusi bersama jurnalis dan pengamat yang ditayangkan, Minggu (22/3/2026).
Pemerintah, katanya, akan mengkaji langkah-langkah perbaikan yang bisa segera dilakukan maupun yang perlu ditunda dengan mempertimbangkan berbagai aspek. Ia menekankan negara membutuhkan lembaga penegak hukum yang profesional, bersih, dan berintegritas.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Ya, kita pelajari nanti yang mana kita bisa lakukan cepat, kita lakukan. Yang mana kita anggap belum bisa dilakukan, ya kita mungkin tunda ya kan nanti ada banyak argumen, ya kita lihat nanti. Kita akan ambil keputusan yang rasional tapi bahwa negara butuh lembaga-lembaga penegak hukum yang profesional, yang bersih, yang tidak korup, yang penuh integritas itu mutlak," ujarnya.
Karena itu, ia menegaskan komitmennya memperbaiki berbagai kondisi yang dinilai belum berjalan baik, termasuk di tubuh kepolisian dan institusi lainnya.
"Jadi kalau saya serius terhadap sumpah saya, ya saya harus memperbaiki kondisi-kondisi yang tidak baik itu, termasuk kondisi-kondisi di lembaga-lembaga kita," ujarnya.
Prabowo menilai citra buruk lembaga kerap disebabkan tindakan segelintir pihak yang memiliki kekuasaan. Padahal, mayoritas aparat telah bekerja dengan baik.
"Ya itu situasinya begitu. termasuk kepolisian. Tapi tidak hanya terbatas kepada kepolisian. Jadi saya katakan begini, kita juga harus fair, selalu itu adalah nila setitik merusak susu sebelanga. Mungkin beberapa oknum oknum tapi dia punya power dia bisa berbuat seenaknya. Tapi ratusan ribu polisi yang lain terkena nama jeleknya," ujarnya.
Oleh karena itu, ia ingin memberikan kesempatan bagi setiap lembaga untuk melakukan pembenahan internal sebelum diambil langkah lebih lanjut. Ia mencontohkan pendekatan seperti audit, di mana pimpinan diberi kesempatan untuk memperbaiki kinerja dalam kurun tertentu sebelum dilakukan tindakan tegas.
"Makanya sekali lagi saya, pertama saya ingin memberi kesempatan tiap lembaga membersihkan diri. Ini banyak yang tidak dipercayai orang tapi dalam leadership kadang-kadang itu jalan yang terbaik ya. Kita umpamanya lihat ada situasi seperti ini. Sama juga mungkin audit ya," ujarnya.
"Kalau audit nggak beres, dia datang kasih tahu pimpinan, 'Eh, kamu nggak beres loh. Kau bisa perbaiki diri nggak?' Kalau kau perbaiki diri, saya kasih kesempatan 3 bulan kau perbaiki, masih kurang 3 bulan lagi," lanjutnya.
Lebih lanjut, ia mengungkapkan penindakan terhadap aparat yang bermasalah sudah mulai terlihat, baik di kepolisian maupun TNI. Ia juga menyinggung persoalan seperti tambang ilegal dan penyelundupan yang dinilai tidak lepas dari lemahnya pengawasan aparat di lapangan.
"Saya lihat sekarang kepolisian banyak menindak perwira-perwira yang nggak beres ya. Kalau kita lihat ada apa Kapolres ada ya beberapa ini, ya saya kira itu arah yang lebih baik dan juga TNI ada perwira-perwira TNI yang enggak beres juga. Penyelundupan itu pasti pasti terjadi karena lemahnya penegak hukum dan TNI angkatan laut bagaimana. Iya kan?" ucapnya.
Prabowo menekankan seluruh jajaran, dari tingkat bawah hingga pimpinan, harus bertanggung jawab atas kondisi tersebut. Ia mempertanyakan peran aparat di wilayah jika pelanggaran seperti tambang ilegal masih terjadi.
"Danrem bagaimana, Dandim bagaimana, Babinsa bagaimana? Kok bisa terjadi tambang ilegal? Saya pertanyakan, saya bilang, Panglima TNI, kamu usut bagaimana ada tambang ilegal. Babinsa tidak tahu, Danramil tidak tahu, Kodim tidak tahu, Danrem tidak tahu. Untuk apa kita punya pejabat seperti itu? Kalau dia tidak tahu atau tidak mau tahu tambang ilegal, perkebunan ilegal, dan sebagainya. Iya kan? Jadi ini saya kira kita harus fair," imbuh Prabowo.
"Polisi harus beresin diri. Saya alumni TNI, TNI harus beresin sendiri. Saya nggak rela institusi saya yang begitu dicintai rakyat tercemar oleh pejabat-pejabat. Saya kira Anda bisa lihat sudah berapa jenderal bintang tiga, bintang dua yang kita pecat, yang kita serahkan kejaksaan," lanjut Prabowo.
Sebagai mantan Menteri Pertahanan, Prabowo juga menegaskan komitmennya dalam menindak aparat yang terbukti melanggar hukum saat ini. Ia menyebut sejumlah perwira tinggi telah dipecat dan diproses hukum, termasuk dalam penanganan kasus besar, seperti ASABRI, yang diserahkan ke kejaksaan.
"Waktu saya Menhan, Anda bisa hitung. Nah, ASABRI kita beresin. Iya kan? yang lama katanya tidak bisa disentuh karena banyak jenderal di situ, kita serahkan ke kejaksaan. Saya bikin surat minta kejaksaan yang bertindak," ucapnya.
Tonton juga video "Prabowo Tinjau Huntara di Aceh Tamiang, Warga Terharu"
(eva/imk)
