PKS Heran Putusan MK Pisah Jadwal Pilkada: Seolah Ambil Alih Pembentuk UU

Jakarta -

Ketua Badan Legislasi DPP PKS, Zainudin Paru, menyoroti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memisahkan pilkada nasional dengan daerah. PKS menganggap putusan MK seolah mengambil alih kewenangan pembentuk undang-undang.

Ia menyoroti pemisahan jadwal pemilu untuk pengisian anggota DPRD provinsi dan kabupaten atau kota yang dapat diselenggarakan antara 2 tahun hingga 2 tahun 6 bulan setelah pelantikan presiden, wakil presiden, DPR, dan DPD. PKS menilai putusan tersebut berpotensi melanggar konstitusi.

"Perpanjangan masa jabatan anggota DPRD tanpa Pemilu adalah bentuk tindakan inkonstitusional. Hal ini melanggar Pasal 22E ayat (1) dan (2) UUD 1945, baik dari sisi waktu maupun subjek lembaga yang diatur," kata Zainudin kepada wartawan, Rabu (2/7/2025).

Ia menambahkan perubahan fundamental terhadap norma-norma konstitusi seharusnya menjadi kewenangan pembentuk undang-undang, bukan Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, Zainudin mengatakan putusan MK telah melebihi batas.

"MK seolah-olah mengambil alih peran pembentuk UUD, padahal ranah itu bukan kewenangannya. Ini menjadi preseden buruk dalam sistem ketatanegaraan kita," lanjutnya.

Terkait pilkada yang turut diatur dalam Putusan MK No. 135/PUU-XXII/2024, Zainudin mengkritik inkonsistensi Mahkamah. Zainudin menilai putusan itu memperlemah posisi hukum MK.

"Putusan ini seharusnya masuk dalam ranah manajemen pemilu, bukan konstitusionalitas. Ketidakkonsistenan ini semakin memperlemah posisi hukum MK, apalagi dalam putusan sebelumnya No. 85/PUU-XX/2022, Pilkada disamakan dengan Pemilu," jelasnya.

Zainudin juga menyinggung soal model keserentakan pemilu yang seharusnya dikembalikan kepada pembentuk undang-undang melalui kebijakan hukum terbuka (open legal policy). Ia menyinggung Putusan MK No. 55/PUU-XVII/2019.

"Meski pasal-pasal yang diuji dalam perkara ini belum secara eksplisit diubah, kenyataannya model keserentakan telah ditetapkan dan dijalankan pada 2024. Maka, pembentuk undang-undang perlu mengambil kembali fungsi legislasinya untuk memastikan pelaksanaan Pemilu sesuai dengan UUD 1945," imbuhnya.

(dwr/fca)