Jakarta -
Penebalan Bantuan Sosial (Bansos) Sembako sebagai bagian dari paket stimulus yang dicanangkan Presiden RI Prabowo Subianto untuk menjaga daya beli masyarakat dan memicu pertumbuhan ekonomi mulai disalurkan bulan Juni ini.
Penebalan Bansos disalurkan kepada sekitar 18,3 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Penebalan bansos ini diharapkan bisa meringankan beban Masyarakat, memperkuat daya beli, dan memicu pertumbuhan ekonomi.
"Kita luncurkan juga di bulan Juni ini penebalan bansos, tambahan untuk mereka yang menerima sembako/BPNT, Bantuan Pangan Non Tunai sebesar Rp 200 ribu dikali dua bulan, bulan Juni dan bulan Juli, ini salah satu bentuk atensi presiden kepada masyarakat yang paling membutuhkan," kata Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul), dalam keterangan tertulis, Rabu (11/6/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sementara itu, untuk penyaluran bansos triwulan II secara keseluruhan sedang berproses. Saat ini proses penyaluran bantuan sosial sembako terus berjalan dan menuju ke penyaluran 95,5 persen dari 18.277.083 KPM sembako dan 10 juta KPM PKH.
Adapun sebanyak 4,5% atau 805 ribu KPM penerima bansos sembako sedang proses buka rekening kolektif (Burekol). Dari 805 ribu KPM tersebut, sebanyak 654 ribu di antaranya adalah penerima program PKH.
Kemensos juga membuka peluang bagi masyarakat yang ingin menyampaikan keberatan atau sanggahan terkait penyaluran bansos melalui usul sanggah di aplikasi Cek Bansos. Proses pemutakhiran ini dilakukan secara berkala, yaitu setiap tiga bulan sekali. Pemutakhiran ini bertujuan untuk memastikan bahwa data penerima bantuan sosial (bansos) semakin akurat dan tepat sasaran.
"Ini bentuk pemerintah membuka partisipasi publik untuk ikut membuat Bansos ini tepat sasaran. Jadi kita ada jalur formal, tapi kita juga ada jalur cek Bansos," ujar Gus Ipul.
"Ini mohon untuk bisa disampaikan ke publik mereka boleh untuk ikut berpartisipasi lewat aplikasi cek Bansos," sambungnya.
Gus Ipul menyampaikan penyaluran bansos triwulan II ini adalah transisi dari Data Tunggal Kesejahteraan Sosial (DTKS) ke Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Menurut Gus Ipul, sebelumnya ditengarai penyaluran bansos banyak yang tidak tepat sasaran, strategi Prabowo adalah dengan memperbaiki data lewat DTSEN sesuai Inpres Nomor 4 Tahun 2025.
Sebagai penutup, Gus Ipul juga menegaskan anggaran bantuan sosial tidak dialihkan ke anggaran Sekolah Rakyat, sebaliknya presiden menambah anggaran bansos melalui penebalan bansos. Gus Ipul menyebut Prabowo memerintahkan dari awal tidak mengubah anggaran bansos dan justru ditambah.
"Yang jadi penting itu buat kita adalah bansos lebih tepat sasaran," pungkasnya.
(hnu/ega)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini