Jakarta -
Kepala Badan Komunikasi (Bakom) RI Angga Raka Prabowo mengapresiasi langkah cepat Polri yang telah berhasil mengidentifikasi terduga pelaku penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS Andrie Yunus. Angga mengatakan langkah ini bukti keseriusan penegakan hukum berjalan.
"Kami mengapresiasi upaya kepolisian dalam menangani kasus ini, yang dengan cepat berhasil mengidentifikasi pelaku. Pemerintah menyampaikan keprihatinan mendalam atas peristiwa ini dan berharap saudara Andrie Yunus dapat segera pulih," ujar Angga, dalam keterangannya, Rabu (18/3/2026).
Perkembangan tersebut diperkuat dengan langkah dari Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI yang telah mengamankan empat orang yang diduga sebagai pelaku. Saat ini, para terduga tengah menjalani proses pemeriksaan lebih lanjut untuk pendalaman ke tingkat penyidikan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut Angga, respons cepat dan profesional aparat penegak hukum merupakan elemen penting dalam menjaga kepercayaan publik di tengah situasi yang sensitif.
"Kami mencatat langkah cepat dan profesional aparat, baik Polri maupun Puspom TNI, sebagai bagian dari proses penegakan hukum yang berjalan secara terbuka dan berbasis bukti," katanya.
Pemerintah menegaskan setiap tindakan kekerasan terhadap warga negara tidak dapat ditoleransi, tanpa memandang latar belakang pelaku. Pemerintah berkomitmen agar proses hukum berjalan tegas, transparan, dan akuntabel sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
"Siapapun pelakunya harus diproses sesuai hukum yang berlaku," tegas Angga.
Pemerintah juga menegaskan bahwa dugaan keterlibatan individu dalam peristiwa ini tidak mencerminkan institusi secara keseluruhan.
Pemerintah juga menghormati langkah TNI yang menangani secara terbuka dugaan keterlibatan anggotanya. Hal ini mencerminkan komitmen institusi negara dalam menjaga disiplin, profesionalisme, serta integritas di hadapan publik.
Di tengah proses hukum yang masih berjalan, pemerintah mengimbau masyarakat untuk tetap tenang serta tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi.
"Pemerintah mengimbau masyarakat untuk tetap bijak dalam menyikapi informasi serta tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi," ujar Angga.
Pemerintah juga berkomitmen untuk mengawal proses ini hingga tuntas serta memastikan perlindungan bagi setiap warga negara dalam menjalankan hak-haknya.
"Negara memastikan bahwa ruang demokrasi tetap aman dan terlindungi," kata Angga.
(eva/imk)
