Jakarta -
Partai Buruh tidak setuju atas usulan NasDem yang mendorong agar ambang batas parlemen (parliamentary threshold) ditingkatkan menjadi 7 persen. Partai Buruh mengusulkan agar ambang batas parlemen dihapus.
Presiden Partai Buruh, Saiq Iqbal menyebut partainya setuju dengan PAN untuk menjadikan parliamentary threshold di angka 0 persen. Dia yakin peraturan ini akan meningkatkan kualitas demokrasi.
"Pandangan Partai Buruh terhadap parliamentary threshold atau ambang batas parlemen adalah setuju dengan pendapat PAN, yaitu 0%. Ada beberapa alasan mengapa parliamentary threshold harus 0%. Satu, presidential threshold saja, pemilihan calon presiden sudah 0%," kata Said saat dihubungi, Rabu (24/2/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurutnya, jika ambang batas parlemen dihapus maka tak ada suara rakyat yang sia-sia. Dia kembali menyinggung soal ambang batas syarat presiden yang sudah 0%.
"Maka, demi demokrasi yang lebih berkualitas dan menghindarkan suara rakyat yang terbuang karena ada ambang batas parlemen, wajar kalau parliamentary threshold juga 0%," tambahnya.
Lalu, kedua, Said menyebut demokrasi di Indonesia adalah demokrasi presidensial, di mana presiden sangat kuat karena dipilih langsung oleh rakyat, bukan parlemen. Oleh karena itu, katanya, dibutuhkan juga parlemen atau DPR yang lebih kuat.
"Alasan yang ketiga adalah berdasarkan data yang dimiliki oleh Partai Buruh dengan mengolah data hasil pemilu 2024, ada 50 juta hingga 60 juta suara rakyat yang terbuang sia-sia akibat Parliamentary Threshold 4%," ujarnya.
"Di mana tidak boleh ada satupun suara rakyat yang terbuang sia-sia karena tidak lolos parliamentary threshold tersebut. Maka, untuk mendapatkan kualitas anggota parlemen yang kuat dan suara rakyat tidak terbuang, mengimbangi calon-calon presiden sekarang yang bisa diusung oleh partai politik peserta pemilu manapun, maka parliamentary threshold juga 0%," tambahnya.
Alasan Said yang ketiga, berdasarkan data Pemilu 2024, terdapat 50 juta hingga 60 juta suara rakyat yang terbuang sia-sia akibat parliamentary threshold 4%. Jutaan suara yang terbuang tersebut dari total daftar pemilih tetap, dinilai sangat besar.
"Berarti hampir lebih dari 30% sampai dengan 40%. Oleh karena itu, parliamentary threshold harus ditiadakan atau dengan kata lain, parliamentary threshold 0% untuk menghindari terbuangnya data yang sia-sia," katanya.
Usul Ambang Batas Parlemen 7%
Sebelumnya, Ketum NasDem Surya Paloh menyebut NasDem akan tetap konsisten mendorong agar ambang batas parlemen ditingkatkan menjadi 7 persen. Paloh menilai ambang batas 7 persen jauh lebih efektif.
"Saya pikir biasanya NasDem itu harusnya tetap konsisten saja di situ. Kecuali ada perubahan-perubahan yang berarti sekali ya. Bagaimanapun juga, kita memang, NasDem berpikir, sejujurnya, dari sistem multipartai, kalau bisa kita berubah menjadi selected party, itu jauh lebih efektif. Untuk menjaga stabilitas pemerintahan maupun juga bagi implementasi hasil manfaat kebebasan demokrasi yang kita miliki," ujar Surya Paloh di NasDem Tower, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (21/2).
Paloh kemudian menyinggung banyaknya partai politik. Paloh mempertanyakan untuk apa demokrasi kalau tidak membawa kemanfaatan.
"Jadi agak bisa jadi perenungan bagi kita. Kita terlalu gembira dengan banyaknya seluruh partai-partai politik untuk dan atas nama kepentingan demokrasi itu sendiri. Tapi di sisi lain, untuk apa demokrasi kalau tidak membawa azas manfaat dan konsistensi kita menuju arah cita-cita kemerdekaan yang kita miliki. Kemampuan, efektivitas, daya nalar, intelektualitas, dan moralitas itu harus bergerak jauh lebih mendekati dan lebih mendekati ke arah tujuan kita bersama," ujarnya.
(azh/jbr)
