Otorita IKN Usul Tambahan Anggaran Sebesar Rp 16 T untuk Pembangunan Tahap 2

Jakarta -

Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono mengusulkan tambahan anggaran untuk pembangunan IKN pada 2026 sebesar Rp 16 triliun. Basuki mengatakan pagu indikatif Otorita IKN pada 2026 sebesar Rp 5,05 triliun.

"Pagu anggaran tersebut, dialokasikan untuk belanja pegawai senilai Rp 423 miliar, yang digunakan atau lain untuk membayar gaji dan tunjangan melekat bagi ASN otorita IKN, termasuk gaji dan tunjangan untuk 574 CPNS yang baru. Sekarang sudah ada di IKN semuanya, sehingga total pegawai otorita saat ini adalah 1.170 orang dan keseluruhannya ada di IKN," kata Basuki dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (8/7/2025).

"Selain belanja pegawai, pagu tersebut digunakan pula untuk belanja operasional, menunjang tugas dan fungsi unit organisasi senilai Rp 138 miliar dan belanja non operasional senilai Rp 4,48 triliun, yang sebagian besar diperuntukkan untuk pembangunan konstruksi fisik lanjutan yang dilaksanakan oleh otorita IKN pada tahun 2025 ini," sambungnya.

Basuki mengatakan pada 2025, pihaknya bersama Kementerian PU akan menyelesaikan pembangunan jalan tol, Istana Wapres hingga Masjid Negara. Sedangkan, kata dia, Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman akan menyelesaikan hunian-hunian yang saat ini sudah fine-tuning sepanjang 47 tower.

"Sedangkan otorita melaksanakan yang benar-benar baru dan memulai dengan lelang. Jadi yang baru lelang dilaksanakan sepenuhnya oleh otorita IKN, dan kami sudah melaksanakannya dan sekarang sudah dilaksanakan di lapangan berupa jalan di kawasan KIPP 1A, 1B, dan 1C," ujarnya.

Selain itu, pembangunan hunian yudikatif dan legislatif pun akan dimulai kembali. Basuki mengatakan pihaknya juga akan melanjutkan pembangunan akses jalan untuk mendukung investasi.

"Pada tahun 2025 ini, otorita IKN akan memulai lagi mempersiapkan pembangunan perkantoran dan hunian legislatif dan yudikatif serta ekosistemnya, dan juga melanjutkan akses-akses jalan di BP1 menuju BP2 dan BP3 untuk mendukung iklim investasi IKN. Jadi ini terutama untuk melayani para investor yang akan membangun di sana," paparnya.

Basuki menyebut untuk membangun IKN tahap dua sampai 2028, dibutuhkan anggaran sebesar Rp 48,8 triliun. Oleh karena itu, dia mengusulkan tambahan anggaran untuk 2026 sebesar Rp 16,13 triliun.

"Kebutuhan anggaran otorita IKN sampai dengan tahun 2028 yang sudah disetujui Bapak Presiden, sudah lama di sejak Januari, itu adalah Rp48,8 triliun untuk membangun IKN tahap kedua yang tadi kami sampaikan sudah dimulai pada 2025 ini, yaitu membangun perkantoran dan hunian legislatif dan yudikatif termasuk ekosistemnya," tuturnya.

Mulanya, kata dia, pada 2025 dibutuhkan anggaran sebesar Rp 14,4 triliun. Kemudian anggaran 2025 yang telah tersedia sebesar Rp 6,3 triliun pada 9 November 2024, sehingga dibutuhkan tambahan lagi Rp 8,1 triliun.

"Otorita IKN telah menyampaikan penyesuaian usulan tambahan anggaran tahun 2025 tadi dari Rp 8,1 triliun menjadi Rp 4 triliun," ujarnya.

"Dengan adanya penyesuaian tersebut, maka Otorita IKN mengajukan tambahan anggaran tahun 2026 dari Rp 5,05 triliun, mengusulkan tambahan Rp 16,13 triliun yang telah pula kami sampaikan kepada Ibu Menteri Keuangan," imbuh dia.

(amw/eva)