Menhan dan Menkeu Pakai Rompi Anti Peluru Saat Kunker ke Nduga

Nduga -

Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin dan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati melakukan kunjungan kerja ke Distrik Kenyam, Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan. Keduanya mengenakan rompi anti peluru saat meninjau kondisi para prajurit TNI di garda terdepan.

Dilansir Antara, Sabtu (7/6/2025), Kepala Biro Informasi Pertahanan Kementerian Pertahanan Brigjen TNI Frega Ferdinand Wenas Inkiriwang mengatakan kunjungan itu bertujuan untuk meyakinkan negara agar menyelaraskan pertahanan negara dan keuangan negara untuk mewujudkan keamanan dan stabilitas nasional.

"Agar Kemenkeu (Kementerian Keuangan) juga tahu kendala-kendala yang dihadapi dalam penugasan prajurit TNI di garda terdepan di Papua, yang masih rawan konflik," kata Frega.

Sjafrie dan Sri Mulyani mengawali kegiatan dengan kedatangan di Bandara Timika, Papua Tengah, dan melanjutkan penerbangan menuju Bandara Kenyam. Setibanya di Kenyam, rombongan langsung menuju Pos Komando Taktis (Poskotis) Yonif 733/Masariku untuk meninjau secara langsung situasi dan kondisi di lapangan di wilayah tersebut.

Frega menambahkan kunjungan itu merupakan kunjungan yang pertama Sri Mulyani ke daerah rawan konflik di Nduga, Papua. Ia menjelaskan Poskotis Yonif 733/Masariku merupakan salah satu wilayah yang rawan konflik di Papua.

Baik Sjafrie maupun Sri Mulyani turut mengecek perlengkapan yang digunakan para prajurit untuk bertugas. "Kedua menteri bersama delegasi dari Kemenhan dan Kemenkeu mengenakan rompi anti peluru karena memang daerah tersebut termasuk daerah berisiko tinggi di Papua," katanya.

Di samping mengecek kondisi medan, menurut dia, kunjungan itu juga dilakukan sebagai bentuk akuntabilitas terhadap penggunaan anggaran negara di sektor pertahanan yang dikelola dan didukung Kemenkeu. Kunjungan Sjafrie dan Sri Mulyani, terangnya, menunjukkan komitmen Kementerian Pertahanan dan Kementerian Keuangan untuk saling bersinergi menopang terwujudnya keamanan dan stabilitas nasional, meskipun berhadapan dengan sejumlah risiko di daerah rawan konflik.

"Pertahanan negara membutuhkan dukungan keuangan negara untuk mewujudkannya. Demikian pula sebaliknya, dengan pertahanan yang kuat akan mendukung perekonomian sehingga menguatkan keuangan negara," katanya.

(isa/isa)