Jakarta -
Potensi pariwisata, pertanian, hingga budidaya rumput laut yang dimiliki Kabupaten Klungkung, Bali, menjadi perhatian Kementerian Sosial. Sebab potensi itu mampu membuka lebih banyak peluang pemberdayaan bagi keluarga kurang mampu.
Hal itu dibahas Wakil Menteri Sosial, Agus Jabo Priyono saat menerima audiensi Bupati Klungkung I Made Satria dan jajaran di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta, hari ini.
Pemerintah Kabupaten Klungkung memaparkan kondisi sekaligus potensi daerah yang dapat dikembangkan bersama. Salah satunya berada di wilayah kepulauan yang meliputi Nusa Penida, Nusa Lembongan, dan Nusa Ceningan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Bupati Klungkung I Made Satria mengatakan wilayah kepulauan tersebut memiliki potensi pariwisata darat dan laut yang besar. Namun, pertumbuhan sektor pariwisata belum sepenuhnya diikuti peningkatan kesejahteraan masyarakat.
"Kami memiliki potensi, tapi belum tergarap dengan baik," kata Satria dalam keterangan tertulis, Kamis (10/9/2026).
Menurut Satria, Kabupaten Klungkung memiliki sekitar 225 ribu penduduk. Sebagian besar masyarakat masih menggantungkan kehidupan pada sektor pertanian, termasuk pertanian lahan kering dan budidaya rumput laut, sementara sektor pariwisata masih terus berkembang.
Kondisi tersebut membuat Pemkab Klungkung ingin pertumbuhan potensi daerah berjalan beriringan dengan penguatan ekonomi masyarakat.
"Melihat kondisi sosial kami di Kabupaten Klungkung ini cukup membutuhkan perhatian khusus dari pemerintah. Kami ingin menyinergikan program-program yang ada," ujarnya.
Menanggapi hal tersebut, Agus Jabo memaparkan Program Pemberdayaan Sosial Ekonomi (PPSE) sebagai salah satu program yang dapat dimanfaatkan masyarakat Klungkung. Program ini diarahkan bagi keluarga penerima manfaat yang siap mengembangkan usaha agar secara bertahap dapat mandiri dan keluar dari ketergantungan terhadap bantuan sosial.
"Yang bisa diusulkan untuk Klungkung itu pertama mungkin PPSE. PPSE itu pemberdayaan. Kita membantu masyarakat untuk keluar dari bansos," kata Agus Jabo.
Melalui PPSE, keluarga yang memenuhi kriteria dapat memperoleh dukungan usaha sebesar Rp5 juta per KPM. Adapun bentuk usaha dapat disesuaikan dengan kemampuan dan potensi masyarakat setempat, termasuk usaha peternakan, perikanan, maupun kegiatan produktif lainnya.
"Masyarakat memang membutuhkan untuk keberdayaan. Misal ingin beternak, ingin pelihara ikan, gitu. Dukungannya Rp5 juta per keluarga," ujar Agus Jabo.
Agus Jabo meminta Pemkab Klungkung melalui Dinas Sosial berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial Kemensos dan para pendamping PKH di lapangan untuk memetakan keluarga yang memiliki kesiapan mengikuti program tersebut.
"Bagi Kemensos, pemberdayaan menjadi penting agar bantuan sosial tidak berhenti pada pemenuhan kebutuhan dasar. Sepanjang 2025, berbagai bantuan sosial Kemensos yang disalurkan di Kabupaten Klungkung tercatat mencapai Rp 48,82 miliar kepada 15.745 KPM," jelasnya.
"Selain itu, terdapat dukungan untuk anak yatim piatu, bantuan permakanan, BLTS, serta PBI Jaminan Kesehatan," sambungnya.
Dalam pertemuan itu, Agus Jabo juga berharap Klungkung dapat memiliki Sekolah Rakyat sendiri.
"Pemerintah kabupaten menyatakan siap mengupayakan lahan yang diperlukan dan sebelumnya telah berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Bali terkait kebutuhan lahan," ungkapnya.
Pertemuan tersebut juga membahas kesiapsiagaan bencana. Mengingat Klungkung memiliki wilayah kepulauan dan menghadapi sejumlah risiko bencana, Kemensos menawarkan pembentukan Kampung Siaga Bencana yang dilengkapi lumbung sosial.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Klungkung Anak Agung Gede Lesmana menyampaikan bahwa Klungkung memiliki pengalaman menjadi wilayah penyangga ketika terjadi erupsi Gunung Agung. Saat itu, sebagian warga Kabupaten Karangasem mengungsi ke Klungkung.
"Kalau kami lebih dekat dengan permasalahan erupsi Gunung Agung. Warga dari Kabupaten Karangasem sebagian besar kami yang menampung untuk pengungsian," tutup Lesmana.
Audiensi tersebut turut dihadiri oleh Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial Kemensos Supomo, Kepala Pusat Data dan Informasi Kemensos Joko Widiarto, Sekber Sekolah Rakyat Herman Koswara, serta jajaran Tenaga Ahli Menteri. Dari Pemkab Klungkung hadir Sekretaris Daerah Anak Agung Gede Lesmana, Kepala Bappeda I Ketut Arie Gunawan, dan Kepala BPKPD I Nyoman Susanta.
Tonton juga video "Kemensos Telusuri 1,4 Juta KPM Terindikasi Judol, Bansosnya Masih Ditahan"
(prf/ega)
