loading...
Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan. FOTO/dok.SindoNews
JAKARTA - Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengenang perjuangan dalam menerapkan kebijakan hilirisasi nikel yang sempat menuai cibiran hingga gugatan ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Menurutnya, konsistensi pemerintah mempertahankan kebijakan tersebut kini mulai membuahkan hasil dengan meningkatnya investasi dan berkembangnya industri pengolahan mineral di dalam negeri.
"Saya masih ingat masa-masa awal larangan ekspor bijih nikel, kami dicibir, kami ditekan dari berbagai arah, kami digugat sampai ke WTO, dan banyak yang bilang Indonesia tidak akan sanggup," kata Luhut dalam acara peluncuran dan bedah buku Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia di Jakarta, Jumat (7/8/2026).
Baca Juga: Luhut: Bansos ke Depan Tak Lagi Barang, Diberi Cash Transfer Rp5,4 Juta per Orang
Luhut mengatakan berbagai tekanan tersebut tidak menyurutkan langkah pemerintah untuk tetap menjalankan kebijakan hilirisasi. Menurut dia, pemerintah memilih memperkuat pengolahan mineral di dalam negeri agar Indonesia tidak lagi bergantung pada ekspor bahan mentah dan mampu menciptakan nilai tambah yang lebih besar bagi perekonomian nasional.
Ia menilai perkembangan industri pengolahan nikel saat ini menjadi bukti bahwa kebijakan tersebut berada di jalur yang tepat. Bahkan, pihak-pihak yang sebelumnya meragukan hilirisasi kini mulai menunjukkan minat untuk menanamkan investasi di Indonesia.
"Namun sekarang saya kira Pak Bahlil tegap berdiri mengatakan 'kami bisa'. Sebagian yang dulu mentertawakan itu justru sekarang antre minta bertemu dengan Pak Bahlil, mau ikut investasi," ujar Luhut.
Menurut Luhut, keberhasilan hilirisasi tercermin dari meningkatnya ekspor produk nikel dan turunannya, serta berkembangnya kawasan industri seperti Morowali dan Halmahera Tengah yang kini menjadi bagian dari rantai pasok industri global. Kawasan tersebut, kata dia, juga mencatat pertumbuhan ekonomi dua digit yang memberikan kontribusi terhadap perekonomian nasional.
Meski demikian, Luhut menegaskan pemerintah masih memiliki pekerjaan rumah untuk memastikan manfaat hilirisasi dapat dirasakan lebih luas oleh daerah penghasil maupun masyarakat di sekitar kawasan industri. Ia menilai pengusaha nasional dan pelaku usaha daerah perlu didorong agar mampu naik kelas dan berperan lebih besar dalam rantai nilai industri.
