Legislator Ungkap Nama Calon Dubes AS-Jepang Sudah Diterima Pimpinan DPR

Jakarta -

Anggota Komisi I DPR RI Fraksi PDIP TB Hasanuddin mengungkapkan nama calon duta besar (dubes) Indonesia untuk Amerika Serikat (AS) sudah diterima pimpinan DPR RI dari pemerintah. TB Hasanuddin mengatakan pihaknya akan segera melakukan fit and proper test setelah nama tersebut diterima Komisi I DPR.

"Soal calon-calon dubes di negara-negara sahabat, saya dapat informasi bahwa sudah masuk ke pimpinan DPR nama-namanya. Tapi kami belum tahu persis siapa saja," kata TB di gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (2/7/2025).

"Kemudian prosedurnya nanti dari pimpinan DPR akan diserahkan ke pimpinan Komisi I untuk dilaksanakan semacam fit and proper test," sambungnya.

Namun, TB Hasanuddin menekankan fit and proper test yang dilakukannya hanya bersifat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dan pendalaman mengenai tupoksi dubes. Selain itu, kata dia, pihaknya akan memberikan rekomendasi kepada para calon dubes.

"Penekanan-penekanan apa saja kepada para calon, atau mungkin kalau calon itu tidak cocok kami hanya menyarankan pindah tempat. Hanya itu saja. Jadi tidak menyatakan lulus dan tidak lulus. Jadi bukan tes ya," ujarnya.

Meski begitu, TB Hasanuddin mengatakan pihaknya belum dapat memastikan jadwal pelaksanaan fit and proper test tersebut. Dia hanya mengatakan kegiatan itu segera dilakukan.

"Karena sudah mendapatkan atensi beberapa negara. Kemudian juga dalam kondisi ekonomi di luar negeri seperti ini, pengaruh-pengaruh perang dan sebagainya, insyaallah akan dipercepat," jelasnya.

"Belum tahu (jadwal fit and proper-nya). Kan belum turun Tapi akan disegerakan. Biasanya pagi hari," sambungnya.

Lebih lanjut, TB Hasanuddin mengatakan, selain nama dubes AS, pimpinan DPR telah menerima sejumlah nama dubes lainnya. Di antaranya Korea Utara dan Jepang.

"Nama-nama masih di pimpinan. Nama-nama yang di pimpinan belum tahu kami. Tapi saya dapat informasi bukan hanya dubes AS. Tetapi misalnya ada dubes-dubes lain, kalau tidak salah Korea Utara. Kemudian yang belum ada itu mungkin Jepang dan beberapa negara," ungkapnya.

(amw/fca)