Jakarta -
Wakil Ketua Komisi I DPR RI Sukamta meminta Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendesak Israel bertanggung jawab atas gugurnya tiga prajurit TNI dalam Misi Perdamaian di Lebanon. Sukamta berharap pemerintah bisa mendorong PBB agar bersikap tegas.
"PBB harus bertanggung jawab, termasuk dengan mendesak Israel tanggung jawab atas perbuatan mereka yang membuat 3 prajurit Indonesia gugur. Pemerintah perlu mendorong PBB untuk tegas," kata Sukamta kepada wartawan, Selasa (7/4/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ia menyebut serangan yang dilakukan Israel berulang hingga menyebabkan tiga prajurit TNI lain terluka. Sukamta meminta TNI dan pemerintah untuk memastikan keselamatan prajurit di sana.
"Insiden yang terus berulang ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Kita juga meminta TNI dan Pemerintah memastikan keselamatan prajurit yang terluka," katanya.
Legislator PKS ini menilai posisi Indonesia memiliki bobot strategis. Sebab, lanjutnya, Indonesia bukan hanya negara yang kehilangan personel tetapi juga salah satu kontributor terbesar pasukan perdamaian dunia.
"Artinya, insiden ini menyangkut dua lapis kepentingan sekaligus, yakni terkait perlindungan terhadap prajurit nasional dan konsistensi tata kelola keamanan internasional bagi seluruh misi penjaga perdamaian," ujar Sukamta.
"Jika investigasi tidak menghasilkan akuntabilitas yang dapat dipertanggungjawabkan, maka preseden yang terbentuk akan melemahkan posisi pasukan perdamaian di berbagai wilayah konflik ke depan," sambungnya.
Komisi I DPR berharap dorongan investigasi tidak berhenti pada penelusuran penyebab teknis kematian. Ia menekankan perlu adanya evaluasi terhadap kepatuhan seluruh pihak berkonflik terhadap prinsip perlindungan pasukan PBB seperti diatur dalam hukum humaniter internasional.
"Dalam konteks meningkatnya intensitas operasi militer di Lebanon selatan, kehadiran personel UNIFIL seharusnya berada dalam perimeter perlindungan yang diakui semua pihak," ujarnya.
Sukamta mendorong pemerintah menggencarkan diplomasi dengan negara anggota Dewan Keamanan. Ia juga meminta adanya evaluasi internal terhadap perlindungan personel di pasukan perdamaian.
"Pemerintah perlu menggunakan seluruh kanal diplomasi yang tersedia, baik melalui perwakilan tetap Indonesia di PBB, forum bilateral, maupun komunikasi intensif dengan negara-negara anggota Dewan Keamanan, untuk memastikan investigasi berjalan independen, transparan, dan menghasilkan posisi resmi yang dapat diterima publik internasional," papar Sukamta.
"Penting juga adanya evaluasi internal terhadap sistem perlindungan personel Indonesia di wilayah konflik aktif. Bukan dalam arti mengurangi komitmen Indonesia terhadap misi perdamaian dunia," tambahnya.
Sukamta melihat, situasi Lebanon saat ini menunjukkan garis antara zona pengawasan dan zona ancaman semakin tipis. Adaptasi prosedur keamanan, kata dia, harus menjadi perhatian serius pemerintah bersama TNI.
"Artinya memastikan agar prajurit Indonesia yang bertugas sebagai penjaga perdamaian mendapat jaminan keamanan dan keselamatan secara maksimal," katanya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo melepas jenazah tiga prajurit yang gugur dalam misi perdamaian PBB di Lebanon (UNIFIL). Adapun ketiga prajurit yang gugur adalah Kapten Inf Zulmi Aditya Iskandar, Sertu Muhammad Nur Ikhwan, dan Praka Farizal Rhomadhon.
(dwr/idn)
