Kenneth DPRD DKI: RSUD di Jakarta Harus Tingkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat

Jakarta -

Pelayanan kesehatan merupakan hak dasar setiap warga negara. Di Jakarta, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) menjadi tumpuan utama masyarakat menengah ke bawah dalam mendapatkan layanan kesehatan yang terjangkau. Namun, meskipun memiliki peran vital, pelayanan di RSUD masih menghadapi berbagai kekurangan yang berdampak pada kualitas layanan yang diterima Masyarakat.

Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan, Hardiyanto Kenneth menilai pelayanan di RSUD belum sepenuhnya maksimal. Menurutnya, terdapat dua masalah yang melatarbelakanginya, yakni buruknya komunikasi manajemen RSUD kepada pasien dan kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM), seperti tenaga medis yang menangani perawatan.

Hal itu diungkapkan Kenneth usai rapat kerja Komisi C DPRD DKI bersama Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta dan para Direktur Utama (Dirut) RSUD terkait evaluasi kinerja, di gedung DPRD DKI Jakarta pada Rabu 28 Mei 2025.

Menurut pria yang akrab disapa Bang Kent itu, salah satu keluhan utama dari pasien RSUD di Jakarta adalah waktu tunggu yang panjang, baik saat pendaftaran, pemeriksaan dokter, maupun tindakan medis lanjutan. Hal ini disebabkan oleh tingginya jumlah pasien yang tidak sebanding dengan jumlah tenaga medis dan fasilitas yang tersedia.

"Di RSUD Cengkareng saat sidak beberapa waktu lalu, saya menemukan bahwa SDM tenaga medisnya sangat kurang. Jadi kalau memang kurang orang, itu akan berdampak terhadap pelayanan. Terus, komunikasinya juga jelek. Jadi kita lihat calon-calon pasien menumpuk tapi tidak ada informasi yang jelas hal inilah yang akan mengakibatkan kesalahpahaman antara calon pasien terhadap RSUD. Kemudian RSUD di Jakarta sering kali kekurangan dokter spesialis, perawat, dan tenaga kesehatan lainnya. Di beberapa rumah sakit, rasio pasien terhadap tenaga medis sangat tinggi, sehingga pelayanan menjadi tidak optimal," tegas Kent dalam keterangannya, Jumat (30/5/2025).

Kent juga menyoroti birokrasi yang berbelit, banyak calon pasien merasa kesulitan memahami prosedur yang harus dilalui, terutama bagi mereka yang berasal dari kelompok usia lanjut atau pendidikan rendah. Seperti lemahnya petugas RSUD dalam merespons calon pasien yang tengah menunggu perawatan di IGD maupun ruang rawat. Tak jarang calon pasien ditelantarkan di ruang tunggu tanpa penjelasan lebih lanjut.

"Calon Pasien ditaruh di ruang transit untuk menunggu kamar atau menunggu ruang IGD. Dari pihak rumah sakit tidak menjelaskan ini ruang apa. Makanya kadang-kadang suka ada komplain, Masyarakat merasa ditelantarkan. Coba lah untuk jujur, ngomong apa adanya. Terus Masyarakat juga harus diedukasi dengan baik. Bisa membuka komunikasi dengan keluarga pasien, kalau memang darurat dan memang tidak ada kamar rawat yang kosong agar bisa langsung dirujuk ke RS lain yang sesusai dengan kebutuhan penyakitnya, jangan malah pasien didiamkan saja. Dan juga jangan hanya saat didatangi anggota dewan baru gerak cepat dan baru selesai masalahnya," tegas Kepala Badan Penanggulangan Bencana (BAGUNA) DPD PDI Perjuangan Jakarta itu.

Kent pun meminta kepada pihak RSUD untuk melapor ke Dinas Kesehatan DKI Jakarta jika membutuhkan penambahan SDM tenaga medis, atau bisa berdiskusi dengan DPRD untuk mencari jalan keluarnya. Pasalnya, distribusi tenaga medis di RSUD banyak yang tidak merata, di mana dokter spesialis lebih banyak terkonsentrasi di RSUD besar, lalu beban kerja berlebih bagi perawat dan tenaga medis karena kekurangan staf.

Selain itu, Kent juga menyoroti permasalahan internal di RSUD yang dapat mempengaruhi kinerja dan kualitas pelayanan rumah sakit secara keseluruhan. Oleh karena itu, tanpa pembenahan dari dalam, akan sulit bagi RSUD untuk meningkatkan kualitas layanan secara menyeluruh.

"Jadi kalau memang butuh tambahan tenaga medis bisa dilaporkan ke Dinas Kesehatan atau diskusi dengan DPRD. Pokoknya penekanan saya, saya garisbawahi ya, masyarakat ini jangan menjadi korban karena permasalahan internal. Kita harus menghapus permasalahan ego sektoral, jangan gara-gara masalah internal masyarakat menjadi korban. Persoalan ini sangat sensitif yang dapat mempengaruhi stabilitas manajemen dan mutu layanan rumah sakit," tegasnya.

Dari masalah ini, Kent mendesak Dinas Kesehatan DKI Jakarta untuk lebih responsif dalam melakukan evaluasi kinerja RSUD. Bahkan, jika dinilai tak becus mengelola, ia mengusulkan untuk bisa dilakukan mutasi Direktur Utama RSUD dari jabatannya, untuk mencari orang yang berpengalaman atau rekam jejak manajerial di bidang kesehatan yang sangat baik.

"Nanti kalau memang begini terus kan, pasti kan kita bisa merekomendasikan, mungkin ada rotasi dan lain-lain, kan boleh. Kita rekomendasi kepada Gubernur, supaya diganti orangnya, dirotasi diganti orang yang lebih mampu untuk menjabat. Karena orang yang kurang memiliki kapasitas manajerial bisa menduduki posisi penting, itu akan berdampak pada buruknya pengambilan keputusan strategis," imbuh Ketua IKAL PPRA LXII Lemhannas RI itu.

Menurut Kent, kekurangan dalam pelayanan RSUD di Jakarta merupakan tantangan besar yang perlu segera diatasi oleh pemerintah daerah dan pihak terkait.

"Perbaikan sistem manajemen,memperbaiki cara berkomunikasi dengan masyarakat, peningkatan jumlah dan kualitas tenaga medis, serta modernisasi fasilitas dan teknologi rumah sakit sangat dibutuhkan agar RSUD dapat memberikan layanan kesehatan yang layak dan bermutu bagi seluruh lapisan masyarakat," pungkasnya.

(mpr/ega)