Indonesia resmi bergabung dengan Dewan Perdamaian (Board of Peace) bentukan Presiden AS Donald Trump. Terkini, pemerintah menyebut iuran anggota BoP senilai US$ 1 miliar atau setara Rp 16,9 triliun tak wajib disetorkan.
Sebagaimana diketahui, Presiden Prabowo Subianto pada Kamis (22/1) meneken Piagam Dewan Perdamaian Gaza bentukan Trump. Acara ini berlangsung dalam annual meeting di Davos, Swiss.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Vahd Nabyl A Mulachela menjelaskan tujuan Indonesia bergabung Dewan Perdamaian Gaza bentukan Presiden AS Donald Trump. Kemlu menegaskan bergabungnya Indonesia bertujuan mendorong penghentian kekerasan di Gaza.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Bahwa yang pertama mengenai Board of Peace (BOP) ini keanggotaan Indonesia dalam BOP tujuannya adalah untuk mendorong penghentian kekerasan, pelindungan warga sipil dan memperluas akses bantuan kemanusiaan bagi warga Palestina yang berada di Gaza. Dan, kita melihat juga bahwa BOP sebuah mekanisme yang sifatnya sementara untuk menghentikan kekerasan dan melindungi warga sipil," ujar Vahd dalam Zoom Meeting di hari yang sama.
Nabyl juga menjawab soal syarat keanggotaan permanen BOP harus menyetor dana US$ 1 miliar. Adapun hal itu tertuang dalam draf Piagam Dewan Perdamaian Gaza.
"Setiap negara anggota akan menjabat selama tidak lebih dari tiga tahun sejak berlakunya piagam ini, dan dapat diperpanjang oleh ketua," demikian draf Piagam tersebut, dikutip Bloomberg dalam laporannya.
"Masa keanggotaan tiga tahun tidak berlaku untuk negara anggota yang berkontribusi lebih dari US$ 1.000.000.000 dalam bentuk dana tunai kepada Dewan Perdamaian pada tahun pertama berlakunya piagam ini," sambungnya.
Dirangkum detikcom, berikut kabar terkini iuran RI di BoP.
Menlu Sebut Iuran BoP untuk Rekonstruksi GazaMenteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono menyebut iuran Dewan Perdamaian atau Board of Peace akan digunakan salah satunya untuk rekonstruksi di Gaza, Palestina. Sugiono menyebut Indonesia memutuskan berpartisipasi.
"Presiden memutuskan untuk ikut partisipasi. Jadi gini, ini bukan membership fee, tapi kalau kita lihat kronologinya, bahwa menentukan Board of Peace ini merupakan suatu upaya untuk bisa menyelesaikan situasi di Gaza, pada khususnya Palestina, termasuk upaya rekonstruksi," kata Sugino di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa (27/1).
Untuk itu, para anggota Dewan Perdamaian diminta berpartisipasi dalam biaya rekonstruksi tersebut. Jika membayar iuran, keuntungannya adalah menjadi anggota tetap.
"Terus rekonstruksi ini siapa yang bayar? Uangnya dari mana? Dananya dari mana? Karena itu, anggota-anggota yang diundang itu diajak untuk berpartisipasi di situ," ucap dia.
"Yang tentu saja, ada keuntungan lain, yaitu merupakan anggota tetap," tambahnya.
Seskab Sebut Iuran BoP Tak WajibSekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menjelaskan keikutsertaan Indonesia ke dalam Board of Peace atau Dewan Perdamaian tidak bersifat tetap. Indonesia, menurut dia, bisa menarik diri dari keanggotaan.
"Keanggotaan bersifat tidak bersifat tetap. Indonesia sewaktu-waktu dapat menarik diri dari keanggotaan," kata Teddy dalam keterangannya, Kamis (5/2).
Namun hal keikutsertaan Indonesia merupakan langkah konkret demi mewujudkan gencatan senjata di Gaza. Indonesia turut berperan dan memiliki suara, bukan hanya sekadar menghadiri konferensi.
"Keikutsertaan Indonesia merupakan langkah konkret untuk turut serta secara langsung dalam mengurangi peperangan di Palestina, dan bukan hanya sebatas ikut konferensi, rapat, diskusi, atau pertemuan resmi," ujarnya.
Mengenai iuran USD 1 miliar, Teddy menjelaskan dana tersebut diperuntukkan rekonstruksi Gaza dan tidak bersifat wajib. Ia menegaskan Indonesia belum pada tahap membayar.
"Para negara anggota boleh membayar atau tidak. Jika membayar, maka akan menjadi anggota tetap. Namun, bila tidak membayar, maka keanggotaan akan berlangsung selama 3 tahun. Saat ini, Indonesia belum membayar," ujarnya.
(dwr/rfs)
