Jakarta -
Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PKS Johan Rosihan menyoroti fenomena kenaikan harga beras di tengah tingginya produksi dan cadangan nasional. Persoalan pangan ini dinilai harus ditelusuri secara cermat hingga struktur pasokan, penggilingan, dan distribusinya ke konsumen.
Johan menilai klaim stok beras tinggi tidak otomatis membuat pasokan di pasar menjadi longgar dan harga terjangkau.
"Kalau stok beras kita disebut sangat tinggi dan produksi nasional mencukupi, tetapi harga yang dibayar masyarakat justru terus naik, berarti ada mata rantai pasar yang harus kita bongkar," kata Johan pada keterangan tertulisnya, Rabu (9/9/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ia menilai perkembangan harga beras yang menunjukkan tekanan sudah terjadi sejak dari tingkat penggilingan. Kondisi ini penting dicermati mengingat kenaikan harga di hulu pasti akan tertransmisi sepanjang rantai perdagangan. Beban kenaikan tersebut pada akhirnya akan sepenuhnya ditanggung oleh konsumen.
Menurutnya, pemerintah perlu membedakan secara jelas antara produksi, stok fisik, dan pasokan yang benar-benar tersedia di pasar. Ketiga hal tersebut tidak dapat begitu saja diperlakukan sebagai indikator yang sama.
"Standing crop misalnya, jangan serta-merta dipersepsikan sama dengan beras yang sudah berada di gudang dan siap didistribusikan. Begitu pula stok yang berada di Bulog, rumah tangga maupun pelaku usaha. Yang dibutuhkan rakyat adalah beras yang tersedia di tempat dan waktu yang tepat dengan harga yang terjangkau," ujarnya.
Lebih lanjut, Politikus PKS ini menyoroti ketatnya persaingan memperoleh gabah setelah berakhirnya periode puncak panen. Ketika pasokan mulai berkurang, penggilingan swasta harus bersaing mendapatkan bahan baku dengan Bulog yang tetap melakukan penyerapan. Kondisi persaingan tersebut berpotensi besar mendorong kenaikan harga gabah dan biaya produksi beras.
Meski biaya produksi berpotensi naik, Johan menolak keras solusi pelemahan harga gabah di tingkat petani. Kebijakan harga pembelian pemerintah tetap mutlak diperlukan guna memastikan petani memperoleh penghasilan layak.
"Jangan kemudian petani yang dikorbankan untuk mendapatkan beras murah. Negara harus mampu menjaga dua kepentingan sekaligus, gabah petani dihargai layak tetapi beras juga sampai kepada konsumen dengan harga terjangkau," tegasnya.
Oleh karena itu, pemerintah bersama Bulog didesak membuka neraca beras secara lebih rinci alih-alih sekadar menyampaikan angka agregat stok nasional. Data tersebut perlu memuat kejelasan lokasi stok, pihak penguasa, kualitas, volume rilis pasar, hingga pola distribusi antarwilayah.
Johan juga meminta pemerintah memetakan pembentukan harga secara utuh mulai dari petani, pengumpul, penggilingan, distributor, grosir, hingga pengecer. Pemetaan komprehensif ini akan mengungkap titik mata rantai penyumbang lonjakan harga dan margin terbesar.
"Jangan sampai kita merasa aman karena gudang penuh, sementara rakyat membeli beras semakin mahal. Ukuran keberhasilan kebijakan pangan bukan sekadar berapa juta ton yang kita miliki, tetapi apakah beras itu berada di tempat yang tepat, pada waktu yang tepat, dan sampai kepada rakyat dengan harga yang tepat," pungkas Johan.
Simak juga Video 'Zulkifli Hasan Sebut Impor Beras Bisa Bikin Petani Miskin':
(akd/ega)
