Dubes Ungkap Alasan Iran Keluar Badan Nuklir PBB: Kepercayaan Menurun

Jakarta -

Duta Besar (Dubes) Iran untuk RI Mohammad Boroujerdi mengungkapkan alasan negaranya menangguhkan kerja sama dengan badan nuklir PBB atau International Atomic Energy Agency (IAEA). Dia menyebutkan kepercayaan Iran terhadap IAEA luntur.

"Tentu kepercayaan kami dengan IAEA sudah menurun. Kami belum keluar dari NPT, kami masih menjadi bagian dari NPT. Tapi ini adalah jalan yang memiliki dua arah. Apabila kami memberikan komitmen dan menjalankan komitmen kami, ada juga fasilitas dan kemudahan komitmen balik dari pihak IAEA yang harus diberikan kepada Iran," kata Boroujerdi kepada wartawan saat open house penandatanganan petisi di rumahnya kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (3/7/2025).

Boroujerdi menegaskan, bila kerja sama ingin berlanjut, IAEA harus menunjukkan komitmen yang serius dengan Iran. Sebab, masalahnya sekarang adalah soal kepercayaan.

"Tentu perkembangan ini sangat mempengaruhi rasa percaya antara Iran dan IAEA, sekarang adalah giliran IAEA harus membangun rasa percaya antar-institusi ini dengan Iran. Tentu saja kami tidak bisa melaksanakan kewajiban kami secara sepihak. IAEA pu harus menjalankan kewajibannya," tegas dia.

Boroujerdi heran Israel, yang bukan bagian dari IAEA maupun NPT, mencampuri urusan nuklir milik Iran. Bahkan Israel mengajak negara lain untuk ikut memerangi Iran karena soal nuklir.

Padahal Boroujerdi menyatakan Iran telah menandatangani protokol tambahan seluruh aktivitas nuklirnya berada di bawah pengawasan ketat dari IAEA. Bahkan nuklir Iran juga diawasi oleh NPT.

"Apakah ini adalah sebuah tata tertib dan norma di dunia sekarang? Atau ini merupakan aturan dari alam rimba? Tentu yang kami bicarakan adalah tata tertib NPT. Kami tidak bicara di luar itu, kami tidak bicara berkaitan dengan peraturan yang dibuat-buat. Tetapi kami bicara bahasa bersama, yang mana adalah NPT dan peraturan internasional," ungkapnya.

"Berdasarkan NPT kami memiliki hak untuk menggunakan teknologi nuklir dengan tujuan-tujuan yang damai. Tentu berdasarkan NPT juga kami harus diberikan asistensi dan kemudahan, dan itu adalah yang kami jalankan sesuai dengan peraturan internasional," sambungnya.

Dia berpendapat, fenomena yang terjadi hari ini tampak ingin mendiskreditkan Iran dalam kepemilikan nuklir. Menurut dia, ada negara yang tidak ingin Iran punya teknologi nuklir.

"Dan pendekatan yang baru ini yang sedang terjadi, yang mana berupaya agar Iran tidak memiliki izin untuk melakukan pengayaan adalah pendekatan yang keliru, yang mana sangat berbahaya. Dikarenakan ada pihak dan negara lain di luar IAEA yang melihat dirinya berhak melarang larang pihak lainnya. Ini adalah hal yang berbahaya pendekatan keliru yang serius," tegas dia.

Sebelumnya, Presiden Iran Masoud Pezeshkian pada Rabu (2/7) menandatangani undang-undang yang menangguhkan akses bagi para inspektur IAEA ke fasilitas nuklir Iran. Langkah ini diambil sampai ada jaminan keamanan terhadap fasilitas dan ilmuwan nuklir Iran.

Keputusan ini berpotensi semakin membatasi kemampuan IAEA dalam memantau program nuklir Iran, yang diketahui telah memperkaya uranium hingga mendekati tingkat senjata.

Penangguhan ini terjadi setelah serangan udara dari AS dan Israel yang menargetkan fasilitas nuklir Iran pada 22 Juni lalu.

(azh/azh)