Jakarta -
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk hadir mendampingi Wakil Presiden Republik Indonesia (Wapres RI) Gibran Rakabuming Raka dalam kunjungan kerja (Kunker) ke Provinsi Papua Barat.
Kunker ini dilaksanakan untuk memantau keberhasilan pemanfaatan Dana Otonomi Khusus (Otsus) Papua melalui pengembangan komoditas kakao yang mampu memberikan nilai tambah ekonomi.
Ribka menyatakan pengembangan komoditas kakao hingga menghasilkan produk bernilai tambah merupakan salah satu contoh implementasi Dana Otsus Papua tepat sasaran dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Hal ini ia sampaikan saat peninjauan pabrik kakao di Distrik Ransiki, Kabupaten Manokwari Selatan, Papua Barat, Sabtu (20/6).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Hari ini saya mendampingi Wakil Presiden berkunjung ke sini. Ini adalah hasil dari implementasi Dana Otsus yang baik," ujar Ribka dalam keterangan tertulis, Minggu (21/6/2026).
Menurutnya, keberhasilan Otsus harus dibuktikan melalui program-program yang membidik kesejahteraan masyarakat sekaligus memperkuat peran orang asli Papua (OAP) dalam pembangunan daerah.
"Pembuktian dari penggunaan Dana Otsus yang baik adalah ketika masyarakat merasakan manfaatnya secara langsung. Kita tidak hanya berbicara tentang anggaran, tetapi bagaimana anggaran tersebut mampu memberdayakan orang asli Papua dan menggerakkan ekonomi daerah," jelasnya.
Ribka menyatakan, pemerintah berupaya untuk memperkuat sektor-sektor produktif yang memprioritaskan potensi lokal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
"Melalui pengembangan kakao dari hulu hingga hilir seperti ini, kita ingin memastikan bahwa nilai tambah ekonomi dinikmati oleh masyarakat Papua sendiri. Inilah semangat otonomi khusus yang sesungguhnya. Pemerintah akan terus mendengar aspirasi masyarakat dan mendukung pengembangan komoditas unggulan yang mampu meningkatkan kesejahteraan orang asli Papua," imbuhnya.
Kunker ini dianggap menjadi wujud komitmen pemerintah memastikan pelaksanaan Otsus Papua yang efektif dan tepat sasaran, serta mendorong pengembangan sektor-sektor unggulan sesuai potensi wilayah agar manfaat pembangunan dirasakan masyarakat Papua, khususnya orang asli Papua (OAP).
(prf/ega)
