Program senilai sekitar Rp218 miliar untuk normalisasi sungai di Padang Pariaman, Sumatra Barat, ditargetkan mulai dikerjakan pada November 2026. Wakil Ketua Komisi VI DPR RI dari Fraksi Gerindra Andre Rosiade mengawal proyek itu dan mendorong tak hanya normalisasi tapi juga pembangunan akses jalan baru di tepi sungai.
Menurut Andra, penanganan kawasan terdampak banjir harus disertai solusi akses jalan baru, terutama di lokasi yang jalan lama di tepi sungai telah hilang akibat tergerus banjir.
Hal itu disampaikan Andre saat bersama Bupati Padang Pariaman John Kennedi Azis meninjau Jembatan Anduriang, Nagari Anduring, Kecamatan 2 X 11 Kayutanam, Jumat (21/8).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dalam kunjungan tersebut, Andre turut membawa Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera V Padang Reski Wahyudi, Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Sumatera Barat Elsa Putra Friandi, dan Kepala Balai Cipta Karya Sumatera Barat Maria Doeini Isa. Turut hadir Ketua Fraksi NasDem DPRD Sumatera Barat Endarmy.
Andre mengatakan, normalisasi sungai menjadi salah satu program utama penanganan pascabencana di Sumatera Barat. Khusus kawasan Padang Pariaman, pekerjaan normalisasi dengan nilai Rp218 miliar akan segera dimulai.
"Untuk normalisasi sepanjang sungai ini, Rp218 miliar dari Balai Wilayah Sungai. Kita mulai kerjakan akhir bulan ini. November 2026, Bapak-Bapak akan bisa melihat normalisasi dimulai. Banyak alat berat akan bekerja di sini," kata Andre.
Menurut Andre, normalisasi sungai penting dilakukan tidak hanya untuk memperbaiki kondisi aliran sungai, tetapi juga sebagai upaya mengurangi dampak banjir serta melindungi infrastruktur yang berada di sepanjang aliran sungai.
Dalam kesempatan itu, Bupati Padang Pariaman John Kennedi Azis menyampaikan persoalan lain yang membutuhkan penanganan, yakni terputusnya akses jalan di kawasan Pasia Laweh akibat banjir.
"Di Pasia Laweh, akibat banjir, jalan yang biasanya di pinggir tebing itu habis. Sekarang jalan terputus dan tidak ada jalan," ujar John Kennedi.
Menurutnya, pemerintah daerah telah menyiapkan dua opsi solusi. Pertama, membuat trase jalan baru. Namun, opsi tersebut membutuhkan lahan yang tidak mudah diperoleh. Alternatif lainnya adalah mengembalikan aliran sungai ke jalur semula sehingga akses jalan dapat dipulihkan.
"Yang pertama, kita bikin trase baru, tetapi memang sulit juga untuk mencari tanahnya. Yang kedua, kita alihkan kembali sungainya seperti ini, kita alihkan kembali sungainya ke tempat semula," katanya.
John Kennedi meminta BWS Sumatera V melihat langsung kondisi kawasan tersebut sehingga dapat ditentukan solusi teknis terbaik. Menurutnya, persoalan itu mendesak karena masyarakat di kawasan terdampak kini kehilangan akses jalan.
Andre Rosiade kawal proyek normalisasi di Padang Pariaman. Foto: dok.Istimewa
Penanganan Secara Terpadu
Andre menilai penanganan sungai dan akses jalan perlu dilakukan secara terpadu. Karena itu, ia mendorong agar kebutuhan pembangunan jalan baru di kawasan terdampak dapat disinergikan dengan program penanganan sungai dan infrastruktur pascabencana.
"Jadi sekali jalan, November ini mulai dikerjakan," ujar Andre.
Andre menyampaikan, program normalisasi sungai di Padang Pariaman merupakan bagian dari komitmen pemerintah pusat dalam mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur Sumatera Barat setelah bencana.
Ia menyebut pemerintah pusat menyiapkan anggaran sekitar Rp19 triliun untuk rehabilitasi dan rekonstruksi di Sumatera Barat yang dilaksanakan secara bertahap pada 2025 hingga 2027. Dari program tersebut, sejumlah sungai dan infrastruktur vital di berbagai daerah akan ditangani.
"Sumatera Barat, 25 sungai insya Allah akan diselesaikan dalam 11 bulan. Inilah komitmen bahwa pemerintah pusat serius, pemerintah Presiden Prabowo serius untuk membangun kembali Sumatera Barat," katanya.
Andre Rosiade kawal proyek normalisasi di Padang Pariaman. Foto: dok.Istimewa
Pembangunan Jembatan
Selain normalisasi sungai, Andre juga memastikan pembangunan sejumlah jembatan di Padang Pariaman terus dikawal. Jembatan Anduriang telah masuk dalam pagu indikatif dan ditargetkan dilelang pada Januari 2027. Pembangunan fisiknya diharapkan mulai Februari 2027 dengan anggaran sekitar Rp47 miliar dari APBN.
Sementara itu, Jembatan Kayu Gadang Sikabu mendapat dukungan anggaran Rp47,5 miliar melalui program Inpres Jalan Daerah (IJD) 2026. Pekerjaan ditargetkan dapat dimulai pada akhir 2026 setelah proses administrasi dan penganggaran selesai.
Andre mengatakan pembangunan jembatan, normalisasi sungai, dan pemulihan akses jalan harus berjalan beriringan agar penanganan pascabencana memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
"Jembatan Anduriang awak bangun Februari 2027, normalisasi sungai awak mulai November 2026, lalu Jembatan Sikabu awak mulai mungkin November 2026. Inilah komitmen Presiden Prabowo membangun kembali Padang Pariaman," ujarnya.
Bupati John Kennedi mengapresiasi dukungan pemerintah pusat dan pengawalan Andre Rosiade dalam mempercepat penanganan infrastruktur pascabencana. Ia berharap kolaborasi pemerintah pusat, DPR RI, dan pemerintah daerah dapat menghasilkan solusi permanen bagi masyarakat.
Di sisi lain, Kepala Balai Cipta Karya Sumatera Barat Maria Doeini Isa menyampaikan dukungan pemerintah pusat untuk sektor air minum di wilayah terdampak bencana.
Untuk kegiatan penanganan sistem penyediaan air minum tahun 2026, disiapkan anggaran Rp133 miliar untuk SPAM Salisikan dan Tubuk Bontal. Pekerjaan tersebut ditargetkan selesai pada Desember 2026.
Andre menambahkan, berbagai program tersebut menunjukkan bahwa penanganan pascabencana di Sumatera Barat dilakukan secara konkret dan bertahap, mulai dari normalisasi sungai, pembangunan jembatan, pemulihan akses jalan hingga penyediaan air minum.
"Kami datang kemari sama-sama menyampaikan bahwa inilah pesan dari Pak Presiden untuk masyarakat Padang Pariaman," kata Andre.
(aik/aik)
