Jakarta -
Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PKS Muhammad Nasir Djamil mengaku seram dengan temuan data 500 ribuanpenerima bansos diduga terlibat judi online atau judol. Ia menyoroti kierja satgas pemberantasan judol.
"Kalau begini informasinya, maka patut kita pertanyakan apa yang telah dilakukan satgas pemberantasan judi online? Apakah satgas itu tidak menyasar ke pemilik rekening?" kata Nasir kepada wartawan, Jumat (11/7/2025).
Nasir mengatakan kasus tersebut cukup menyeramkan. Menurutnya, edukasi dan verifikasi ulang harus diperketat agar hal serupa tak terjadi kembali.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kalau benar apa yang disampaikan oleh PPATK tersebut maka itu sangat menyeramkan. Sebab jumlahnya sangat fantastis. Mau dibawa kemana nasib masyarakat kita yang seperti itu," ujarnya.
"Ke depan edukasi dan verifikasi terhadap pemilik rekening menjadi keharusan agar peristiwa serupa tidak terulang, 'jangan salahkan mereka jika tergoda main judi online. Sosialisasi dan edukasi terhadap penerima bansos harus menjadi prioritas'," imbuh dia.
Sebelumnya, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menyampaikan sekitar 500 ribu penerima bantuan sosial (bansos) terindikasi terlibat dalam main judi online (judol). Adapun nilai transaksi dari aktivitas tersebut mencapai hampir Rp 1 triliun.
Ketua PPATK Ivan Yustiavandana mengatakan pihaknya baru menganalisis penerima bansos dari satu bank. Dari Nomor Induk Kependudukan (NIK) bansos, terlibat main judi online, tindakan pidana korupsi hingga pendanaan terorisme.
"Ya kita masih, baru satu bank ya, baru satu bank. Jadi kita cocokan NIK-nya. Ternyata memang ada NIK yang penerima bansos yang juga menjadi pemain judo, ya itu 500 ribu sekian. Tapi ternyata ada juga NIK-nya yang terkait dengan tindakan pidana korupsi, bahkan ada yang pendanaan terorisme ada," kata Ivan kepada awak media, di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Kamis (10/7)
(amw/maa)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini
