Jakarta -
Kota Bekasi kini memasuki babak baru dalam penanganan krisis polusi dan timbunan sampah di kawasan Bantargebang. Pemerintah pusat mulai menerapkan solusi terpadu dari hulu hingga hilir untuk mengatasi kedaruratan limbah tersebut.
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan persoalan ini harus segera ditangani secara masif dan modern. Timbulan sampah di wilayah ini tercatat mencapai angka fantastis sekitar 1.800 ton per harinya. Kondisi memprihatinkan ini membuat Kota Bekasi masuk ke dalam kategori darurat sampah.
Pria yang akrab disapa Zulhas ini menyoroti atensi dunia terhadap cemaran gas metana dari tempat pembuangan akhir (TPA) sekitar Bantargebang. Ia mendesak seluruh pihak bergerak cepat menyelamatkan lingkungan hidup masyarakat.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Bekasi baru-baru ini menjadi perhatian dunia karena cemaran gas metan dari TPA-TPA di sekitar Bantargebang. Kita harus segera menyelesaikan persoalan ini. Kita koordinasikan agar semua bergerak cepat, tidak boleh lagi masyarakat hidup dalam lingkungan yang tercemar udara, tanah, dan air akibat sampah yang tidak terkelola," ujar Zulhas pada keterangan tertulis, Kamis (27/8/2026).
Sebelum peletakan batu pertama PSEL, pemerintah menggelar Apel Gebrak Pilah Sampah yang melibatkan lebih dari 2.000 peserta. Gerakan masif ini bertujuan memperkuat kesadaran warga memilah limbah rumah tangga sejak dari sumbernya. Agenda serupa juga sukses digelar di kawasan Bandung Raya sebulan lalu dengan 4.000 peserta.
Zulhas menilai langkah sederhana pemilahan dari rumah memegang peranan sangat krusial. Konsistensi warga diklaim ampuh menekan volume muatan menuju TPA.
"Memilah sampah sejak dari sumbernya merupakan langkah sederhana namun sangat penting. Sampah yang sudah dipilah akan memudahkan proses selanjutnya. Kalau pemilahan dilakukan secara konsisten, volume sampah yang diangkut ke TPA akan jauh berkurang," kata Zulhas.
Di sisi hilir, pembangunan fasilitas Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) menjadi langkah konkret pemerintah. Fasilitas canggih ini mengandalkan teknologi Waste to Energy guna mempercepat penanganan kedaruratan. Infrastruktur ini ditargetkan sanggup mengolah 1.500 ton atau setara 70 persen total sampah harian Bekasi.
Zulhas memaparkan empat manfaat utama dari kehadiran infrastruktur pengolahan energi hijau tersebut. Fasilitas ini diyakini sanggup menekan emisi sekaligus menyerap ribuan tenaga kerja lokal.
"Pengolahan sampah ini akan menurunkan emisi dari TPA sebesar 80% dan menciptakan 1000 lapangan kerja. Jadi PSEL Bekasi ini mendatangkan 4 manfaat yaitu pengelolaan sampah, hasilkan energi hijau, mengurangi emisi dan menggerakkan ekonomi lokal," tegas Zulhas.
Pembangunan di Bekasi ini merupakan kelanjutan dari program percepatan PSEL berskala nasional. Pemerintah sebelumnya telah melakukan groundbreaking fasilitas serupa di Bali dan Legoknangka, Jawa Barat pada Juli 2026. Secara keseluruhan, pemerintah akan segera memiliki 13 lokasi PSEL baru, termasuk Kota Palembang yang dijadwalkan beroperasi pada Oktober 2026.
Penanganan timbunan sampah lama di TPA turut disiasati menggunakan teknologi pirolisis. Pemerintah mengapresiasi dukungan penuh TNI AD dalam pengembangan inovasi ini melalui pilot project di lima lokasi berbeda. Teknologi ini berpotensi mengurangi 20 persen timbulan limbah nasional dengan menyulapnya menjadi BBM terbarukan setara solar.
Kehadiran deretan teknologi modern ini dipastikan tidak akan menyingkirkan eksistensi para pemulung. Zulhas menjamin kelompok pekerja informal ini tetap bisa mencari nafkah di lokasi pembuangan.
"Pemulung tidak usah resah. Tetap bisa memulung sampah yang ada karena tidak semua sampah bisa diselesaikan dengan PSEL. Kemudian kalau PSEL sudah berjalan, pasti akan membutuhkan banyak tenaga kerja. Ini bisa menjadi lahan baru bagi para pemulung," terang Zulhas.
Ketua Asosiasi Pemulung Indonesia Pris Polly menyambut positif jaminan dari pemerintah pusat tersebut. Penjelasan menteri dinilai berhasil menenangkan keresahan para anggota asosiasi di lapangan.
"Awalnya kami resah karena kami takut mata pencaharian pemulung akan hilang dengan hadirnya PSEL. Tapi tadi Pak Menko sudah menjelaskan pemulung tetap dapat mengolah sampah yang ada dan bahkan bisa dilibatkan dalam proses pemilahan PSEL. Sekarang saya bisa keluar dengan tersenyum," tutur Pris.
Transformasi hulu ke hilir ini sejalan dengan arahan Presiden untuk mewujudkan Indonesia ASRI (Aman, Sehat, Resik, Indah). Krisis lingkungan di Bekasi diharapkan segera berubah menjadi contoh sukses pengelolaan sampah terintegrasi berskala nasional.
(ega/ega)
