Jakarta -
Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo Priyono menegaskan perekrutan siswa Sekolah Rakyat tidak melalui seleksi akademis, melainkan berbasis kondisi ekonomi keluarga. Penegasan itu disampaikan saat ia menerima audiensi Ketua dan Wakil Ketua DPRD Brebes, Mohkhammad Taufiq dan I Iqbal Tanjung di Ruang Kerja Wamensos, Gedung Kementerian Sosial, Jakarta Pusat, Kamis (19/2).
"Tidak ada seleksi akademis. Pokoknya ini orang miskin. Kalau mereka miskin layak masuk Sekolah Rakyat, kalau (mereka) sakit, Kemensos harus obati mereka, kalau sudah sembuh masukkan ke sekolah rakyat," ujar Agus Jabo dalam keterangan tertulis, Kamis (19/2/2026).
Ia menjelaskan, proses seleksi dilakukan melalui penjangkauan anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem yang berada pada desil 1 dan 2 Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Kebijakan ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memuliakan masyarakat prasejahtera dan memastikan proses perekrutan bebas dari praktik nepotisme.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Pak Ketua tidak boleh titip, Pak Wakil Ketua enggak boleh titip, saya juga enggak boleh titip. Tetapi kalau di lingkungan njenengan ternyata banyak orang miskin, silahkan diusulkan. Nanti yang akan menentukan Kemensos. Begitu data masuk kita akan cek lapangan benar enggak ini, itu lho," jelasnya.
Sekolah Rakyat sendiri merupakan sekolah berasrama jenjang SD, SMP, dan SMA dengan berbagai fasilitas, mencakup lapangan olahraga, perpustakaan, ruang kelas, hingga makan bergizi tiga kali sehari. Setiap siswa memperoleh delapan stel seragam serta fasilitas laptop untuk mendukung pembelajaran.
Agus Jabo menambahkan, apabila Sekolah Rakyat berdiri di Brebes, maka siswa, guru, hingga kepala sekolah yang diterima pun diprioritaskan dari Brebes juga.
"Kalau itu di Brebes, siswanya harus dari Brebes. dari desil 1 dan 2. Terus guru-gurunya juga kita prioritaskan dari Brebes, termasuk kepala sekolahnya kita prioritaskan dari Brebes. Jadi karena nanti masing-masing kota, kabupaten punya sendiri," tambahnya.
Selain pendidikan akademis dan karakter, Sekolah Rakyat juga memberikan pendampingan lanjutan bagi para lulusannya, baik yang melanjutkan ke perguruan tinggi maupun dunia kerja. Kementerian Sosial pun telah bekerja sama dengan berbagai kementerian, seperti Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Kementerian Tenaga Kerja, hingga BP2MI.
"Jadi, kalau misalkan sudah lulus SMA, kemudian mereka belum mau melanjutkan ke perguruan tinggi, mereka (dapat langsung) bekerja supaya meng-graduasi orang tuanya. Kita hanya mengantarkan saja mereka lulus SMA harus sekolah atau kerja," kata Agus Jabo.
Sementara itu, Wakil Ketua I DPRD Brebes Iqbal Tanjung menyatakan dukungan terhadap penyelenggaraan Sekolah Rakyat di daerahnya.
"Harapan kami dengan adanya Sekolah Rakyat ini, anak-anak yang tidak mampu, dan punya potensi bisa dikembangkan lebih baik. Kita di DPRD konsultasi lebih lanjut terkait program Sekolah Rakyat supaya tidak terjadi miss komunikasi," ungkapnya.
Hingga kini, Sekolah Rakyat rintisan telah berdiri di 166 titik dengan 15.954 siswa jenjang SD, SMP, dan SMA, didukung 2.218 guru serta 4.889 tenaga kependidikan. Sementara itu, pembangunan Sekolah Rakyat permanen berlangsung di 104 titik dan ditargetkan beroperasi pada 2026.
Sebagai informasi, audiensi tersebut turut dihadiri oleh Tenaga Ahli Menteri (TAM) Bidang Konsolidasi Program Pengentasan Kemiskinan Fajar Wahyu Hermawan, TAM Bidang Pemberdayaan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial Virgo Sulianto, TAM Bidang Riset dan Analisa Data Hendri Kurniawan, TAM Menteri Sosial Bidang Sistem Informasi Manajemen Dardo Pratisyo, serta TAM Bidang Pengembangan dan Pelatihan Aparatur Alif Kamal.
(anl/ega)
