Jakarta -
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk mengapresiasi peran aktif masyarakat dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jayapura dalam membantu menangani para korban dugaan keracunan massal Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurutnya, penanganan terhadap para korban telah dilakukan dengan baik dan cepat.
"Jadi begitu pas kejadian mereka langsung antar ke rumah sakit. Ditangani oleh Puskesmas dan pemerintah daerah. Jadi kami lihat pemerintah daerah juga bekerja sudah cukup maksimal dan sangat cepat penanganannya," ujar Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk dalam keterangan tertulis, Jumat (7/8/2026).
Hal itu dia sampaikan usai meninjau penanganan siswa korban dugaan keracunan program MBG bersama Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Trenggono di Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Jayapura hari ini.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Berdasarkan hasil peninjauan tersebut, Ribka menilai para pasien telah mendapatkan penanganan yang baik. Bahkan, sebagian besar pasien telah sembuh dan diperkenankan kembali ke rumah masing-masing. Menurutnya, capaian tersebut tidak terlepas dari kolaborasi seluruh pihak.
"Artinya teamwork atau kebersamaan koordinasi kerja pemerintah daerah, baik pemerintah daerah sendiri, kemudian TNI dan Polri sudah sangat membantu, termasuk dari gereja kemudian dari tokoh-tokoh masyarakat. Jadi semuanya sudah teratasi dengan baik," ungkapnya.
Lebih lanjut, Ribka memastikan dari sisi teknis pelaksanaan, program MBG akan terus diperbaiki, termasuk pada aspek pengolahan makanan di dapur. Pemerintah juga akan memperkuat fungsi pengawasan agar kejadian serupa tidak terulang. Karena itu, ia mengajak seluruh pihak, termasuk jajaran pemerintah daerah (Pemda) dan masyarakat, untuk ikut meningkatkan pengawasan, khususnya terhadap proses pengolahan makanan agar tetap higienis.
Ribka menegaskan program MBG merupakan program yang baik dan mulia karena bertujuan menyiapkan sumber daya manusia (SDM) yang unggul di masa depan. Program tersebut juga sangat dinantikan oleh para siswa, khususnya di wilayah Indonesia Timur.
"Masyarakat juga sudah menyampaikan bahwa mereka sangat membutuhkan. Jadi kita lihat contoh, anak-anak bawa pulang kasih orang tua makan. Artinya di bawah ini masih membutuhkan," sambungnya.
Senada dengan itu, Wakil Kepala BGN Trenggono menilai fungsi pengawasan terhadap program prioritas Presiden tersebut memerlukan peran aktif Pemda. Ia juga mempersilakan semua pihak untuk terus menyampaikan masukan yang konstruktif agar tata kelola program tersebut semakin baik.
"Jadi kita semua sangat berharap program ini memang sangat dibutuhkan oleh anak bangsa kita, semua masyarakat menyampaikan memang MBG ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat khususnya siswa-siswa anak bangsa kita," tandasnya.
(ega/ega)
