Wamenaker Terbang ke Swiss, Bahas 3 Isu Ini di Konferensi Buruh Internasional

Jakarta -

Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker), Immanuel Ebenezer menghadiri pembukaan Konferensi Perburuhan Internasional (International Labour Conference/ILC) ke-113, yang berlangsung pada 2-13 Juni 2025 di markas besar ILO (International Labour Organization) dan Kantor PBB di Jenewa, Swiss.

Konferensi yang mengusung tema 'Advancing Social Justice: Reshaping The Future of Work in a Polarized World' ini, menjadi momentum penting bagi dunia untuk memperkuat solidaritas global dalam menghadapi ketimpangan dan transformasi dunia kerja pascapandemi, perubahan iklim, serta perkembangan teknologi digital.

Immanuel mengatakan semoga dengan hadirnya perwakilan pemerintah, pekerja/buruh, dan pengusaha (tripartit) Indonesia di ILC ini bisa menghasilkan sebuah regulasi yang bisa menjadi standar.

"Kita sebagai pemerintah bisa menjadi jembatan komunikasi yang baik antara pengusaha dan buruh," ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa (3/6/2025).

Hal tersebut ia katakan usai menghadiri pembukaan ILC di Jenewa, Senin (2/6).

Immanuel mengatakan pihaknya memprioritaskan 3 isu penting yang mencerminkan arah kebijakan ketenagakerjaan nasional sekaligus kepedulian terhadap isu global. Pertama, regulasi untuk pekerjaan layak dalam ekonomi berbasis platform digital. Kedua, perlindungan terhadap bahaya biologis di tempat kerja.

"Terakhir terkait pembahasan transisi pekerja dari sektor informal ke formal guna memperluas jaminan perlindungan sosial dan kepastian kerja," kata Immanuel.

Kehadiran Indonesia dalam forum global ini juga menegaskan komitmen Pemerintah Prabowo-Gibran untuk memperkuat posisi Indonesia di kancah internasional, khususnya dalam membela hak-hak pekerja, membangun hubungan industrial yang harmonis, dan menciptakan lapangan kerja berkualitas.

Immanuel menegaskan Pemerintah Indonesia tidak hanya hadir sebagai peserta, tetapi sebagai bagian dari solusi dunia kerja global.

"Kami ingin memastikan bahwa suara Indonesia didengar, dan standar yang dihasilkan relevan serta berpihak kepada kemanusiaan dan keadilan sosial," pungkasnya.

Simak juga Video: Wamenaker Sebut Korban PHK Tahun Ini Capai 80 Ribu Orang

(prf/ega)