Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Rany Mauliani menanggapi soal rencana kenaikan tarif layanan Transjabodetabek. Dia meminta rencana penyesuaian tarif itu dilakukan secara hati-hati, artinya harus mempertimbangkan keterjangkauan masyarakat.
"Setiap rencana penyesuaian tarif transportasi publik harus dilakukan secara sangat hati-hati dan berbasis kajian yang komprehensif. Saat ini masyarakat masih menghadapi berbagai tekanan biaya hidup, sehingga aspek keterjangkauan harus menjadi pertimbangan utama dalam setiap kebijakan tarif," kata Rany kepada wartawan, Sabtu (13/6/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dia menilai Transjabodetabek memiliki peran strategis sebagai moda transportasi yang menghubungkan Jakarta dengan wilayah penyangga. Transjabodetabek juga menjadi andalan para pekerja di Jakarta yang berasal dari Bekasi, Bogor, hingga Tangerang.
"Karena itu, sebelum memutuskan kenaikan tarif, Pemprov DKI perlu memastikan bahwa kualitas layanan, kenyamanan, ketepatan waktu, serta integrasi antarmoda benar-benar semakin baik dan dirasakan langsung oleh masyarakat," ucapnya.
Rany memahami kebutuhan Pemprov DKI untuk menjaga keberlanjutan layanan dan menyesuaikan biaya operasional pada beberapa rute Transjabodetabek dengan jarak tempuh yang panjang.
"Namun kebijakan tersebut jangan sampai mengurangi minat masyarakat menggunakan transportasi umum atau justru mendorong mereka kembali menggunakan kendaraan pribadi," ucapnya.
Dia mendorong Pemprov DKI bersinergi dengan pemerintah daerah di Jabodetabek untuk mengembangkan layanan Transjabodetabek, baik dalam skema pembiayaan hingga integrasi transportasi. Menurutnya, dengan kolaborasi yang kuat, beban pembiayaan tak hanya ditanggung satu pihak sehingga masyarakat dapat menikmati layanan transportasi publik yang terjangkau.
"Pada prinsipnya, saya mendorong agar keputusan apa pun yang diambil nantinya tetap menempatkan kepentingan masyarakat sebagai prioritas utama, menjaga keterjangkauan tarif, serta mendukung target peningkatan penggunaan transportasi publik di kawasan Jabodetabek," ujarnya.
Seperti diketahui, Pemprov DKI memang berencana menyesuaikan tarif layanan Transjabodetabek menyusul pengoperasian sejumlah rute baru yang menghubungkan Jakarta dengan wilayah penyangga, termasuk rute Blok M-Bandara Soekarno-Hatta.
Pemprov DKI menilai tarif Rp 3.500 yang saat ini berlaku tidak lagi relevan untuk sejumlah rute antarkota dengan jarak tempuh yang lebih panjang. Meski begitu, pemerintah memastikan penyesuaian tarif tetap mempertimbangkan keterjangkauan masyarakat sekaligus keberlanjutan layanan transportasi publik.
(fas/idn)
