Jakarta -
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menegaskan posisi pemerintah berpihak kepada petani dan nelayan sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara RI. Zulhas menegaskan Indonesia tidak menganut paham neoliberalisme dalam pasar bebas.
Mulanya, Zulhas bicara mengenai swasembada dalam pasar bebas itu tidak penting, yang penting dalam pasar bebas adalah memiliki uang. Menurutnya, paham seperti ini tidak cocok untuk Indonesia.
"Ini kalau diteruskan, bisa saja kita maju, tapi bisa seperti bubble," kata Zulhas dalam acara rapat koordinasi nasional sektor kelautan dan perikanan di Gedung Mina Bahari III, Jakarta Pusat, Kamis (2/7/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Zulhas mengatakan neolib dalam pasar bebas itu prinsipnya kalau tidak memiliki sesuatu, impor jalan keluarnya. Dia menegaskan itu tidak akan terjadi di Indonesia.
"Pangan itu prinsipnya, boleh saja kalau nggak punya ya sudah impor. Kita kalau tanam sawit menguntungkan, tanam sawit saja, nanti dapat uang, beli beras, sudah. Karena Thailand, Vietnam mungkin lebih efisien. Dia menghasilkan beras ongkos 3.000-4.000, kita menghasilkan beras ongkosnya sampai 12.000, ya sudah kita beli saja. Ah, itu ilmunya neolib, pasar bebas begitu," katanya.
"Kita beda, Pak. Sesuai dengan cita-cita Indonesia merdeka, Undang-Undang Dasar, pembukaan Undang-Undang Dasar, dan Pancasila. Kita harus berdaulat, swasembada itu kedaulatan, kedaulatan itu kehormatan," tegasnya.
Dia mengatakan swasembada adalah kehormatan untuk rakyat Indonesia. Dia juga menegaskan negara ada di pihak petani dan nelayan.
"Kehormatan siapa? Kehormatan bangsa Indonesia, kehormatan kita, kehormatan rakyat Indonesia yang 170 juta, pertanian tadi ini, 170 juta itu terdiri dari petani, nelayan, dan peternak. Artinya kalau kita swasembada, kita berpihak kepada rakyat Indonesia," tegasnya.
Zulhas menegaskan keberpihakan kepada rakyat ini sebagaimana aturan UUD RI dan Pancasila. Jika Indonesia swasembada, maka para petani dan nelayan akan merasa terhormat di negaranya sendiri.
"Jadi harus ada berpihak kepada mereka, sesuai dengan perintah Undang-Undang Dasar, pembukaan Undang-Undang Dasar, dan Pancasila. Bukan cuma sekadar angka-angka, kalau kita berpihak kepada mereka, kalau kita swasembada, artinya mereka punya kehormatan, kenapa punya kehormatan? Dia produktif, ada pemberdayaan," pungkasnya.
Lihat juga Video: Kala Prabowo Singgung Ada Menteri Neolib di Pemerintahan Jokowi
(zap/fjp)
