Denpasar -
Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono mengungkap Indonesia kehilangan sekitar 40 persen hutan mangrove selama tiga dekade. Kementerian Kelautan dan Perikanan melakukan berbagai upaya untuk rehabilitasi.
"Dalam tiga dekade terakhir, Indonesia telah kehilangan sekitar 40% mangrove dengan laju kerusakan sekitar 52 ribu hektare per tahun dan sekitar 19,2% mangrove berada dalam kondisi kritis," kata Trenggono saat Hari Mangrove Sedunia di Taman Hutan Raya (Tahura) Ngurah Rai dilansir detikBali, Minggu (26/7/2027).
Trenggono mengatakan, luas mangrove mengalami penurunan sejak 1980-an dari 4,2 juta hektare menjadi 3,3 juta hektare. Padahal, kata dia, mangrove berperan sangat penting sebagai pelindung pesisir, habitat bagi berbagai biota laut, penopang produktivitas perikanan dan mata pencaharian masyarakat, serta penyimpan karbon.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Trenggono mengungkapkan degradasi dan abrasi menjadi penyebab utama Indonesia kehilangan 40 persen hutan mangrove selama tiga dekade terakhir. Hampir semua kawasan mangrove di seluruh Indonesia mengalami degradasi karena diterjang ombak.
Trenggono mengungkapkan upaya menanggulangi pengurangan mangrove itu adalah dengan restorasi. Indonesia, tutur Trenggono, juga berperan strategis sebagai salah satu produsen perikanan utama dengan potensi sumber daya kelautannya yang besar. Sekitar 23 persen ekosistem mangrove dunia menopang produktivitas perikanan dan ketahanan pangan.
"Oleh karena itu, rehabilitasi mangrove tidak boleh berhenti pada kegiatan penanaman semata, tetapi harus dilakukan berbasis kesesuaian ekologis agar fungsi ekosistem benar-benar pulih," jelas Trenggono.
Trenggono menambahkan, Kementerian Kelautan dan Perikanan bersinergi dengan seluruh pemangku kebijakan dalam menjaga, memulihkan, dan mengelola ekosistem mangrove Indonesia. Sebanyak 15 ribu bibit pohon bakau kurap (Rhizophora mucronata) ditanam di Ekowisata Mangrove Batu Lumbang, Tahura Ngurah Rai, Denpasar.
"Keberhasilan pemulihan mangrove bergantung pada kolaborasi seluruh pemangku kepentingan melalui kebijakan terpadu, pemanfaatan sains, pemberdayaan masyarakat serta penguatan pendanaan, pengawasan, dan edukasi publik," tutur Sakti.
Baca selengkapnya di sini.
(wnv/imk)
