Tak Perlu Tunggu Laporan, Pemprov DKI Siapkan CCTV yang Bisa Deteksi Tawuran-Kebakaran Lebih Cepat

Jakarta -

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus meningkatkan sistem keamanan dan mitigasi bencana dengan berbasis teknologi. Salah satu upaya terbaru adalah integrasi 100 kamera pengawas (CCTV) tambahan ke dalam dashboard pengawasan real time, yang memungkinkan deteksi lebih cepat terhadap kejadian darurat, seperti tawuran, kebakaran, hingga banjir, di Jakarta.

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfotik) DKI Jakarta, Budi Awaludin, mengatakan seluruh CCTV yang dipasang di taman kota dan wilayah rawan bencana telah tersambung ke dashboard pusat yang dipantau setiap saat oleh petugas.

"CCTV tersebut terintegrasi di dalam dashboard kita dan di situ ada yang memantau," ujar Budi di kawasan Sudirman, Jakarta Pusat, Rabu (28/5/2025).

Penambahan 100 unit CCTV ini merupakan bagian dari program Quick Win Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung. Titik-titik strategis yang kini terpantau antara lain taman yang beroperasi 24 jam, seperti Taman Tebet Eco Park, Taman Langsat, Taman Leuser, serta beberapa wilayah RT/RW yang rawan bencana, seperti banjir hingga kebakaran, yang ada di Kebon Jeruk, Jakarta Barat.

Di sisi lain, saat ini Pemprov DKI masih mengkaji titik mana saja yang perlu ditambah pengawasan CCTV. Selain itu, beberapa organisasi perangkat daerah (OPD), seperti Dinas Sumber Daya Air hingga Dinas Perhubungan, pun masih membutuhkan penambahan CCTV di wilayah masing-masing.

"Nah, apakah mereka membutuhkan tambahan CCTV, ditambah lagi juga kita sedang melakukan inventarisasi dari kewilayahan dari masyarakat RT/RW apakah ada kebutuhan," tuturnya.

Penambahan 100 CCTV ini merupakan langkah awal dari kajian lanjutan yang sedang dilakukan oleh Pemprov DKI terkait kebutuhan kamera pengawas di seluruh wilayah Jakarta. Ke depannya, penambahan akan terus disesuaikan dengan kebutuhan lapangan dan ketersediaan anggaran.

"Nah, ini yang nantinya, kalaupun memang hasil kajiannya selanjutnya kita perlu mengadakan lagi CCTV, maka tentu juga akan disesuaikan dengan kebutuhan dana yang ada di Pemprov DKI Jakarta," lanjutnya.

Pemprov DKI juga tengah menyiapkan dashboard CCTV di tingkat kelurahan, yang akan digunakan oleh warga melalui Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM). Dengan begitu, pemantauan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga bisa dilakukan bersama oleh warga.

"Nantinya dashboard ini bisa diakses di kantor kelurahan. FKDM, satpam lingkungan, hingga pengurus RT bisa ikut memantau," kata Budi.

Dalam pengelolaannya, sistem CCTV ini terintegrasi dengan aplikasi JAKI. Ia menjelaskan, Pemprov Jakarta menjamin kerahasiaan pelapor dalam fitur Lapor Warga, yang menjadi kanal utama pengaduan masyarakat melalui JAKI. Dari 13 kanal pengaduan yang tersedia, hampir 91 persen laporan masuk melalui aplikasi tersebut.

"Kenapa masyarakat lebih suka ke JAKI? Karena di saat mereka melaporkan ada geotagging-nya dan juga cepat dilaksanakan dan cepat direspons, dan di situ juga ada kinerja kita di dalamnya," ungkapnya.

Kini, aplikasi JAKI menambah 11 fitur baru yang diklaim lebih lengkap dan fungsional. Tujuannya adalah agar masyarakat bisa berinteraksi dengan pemerintah secara mudah, cepat, efektif, dan efisien.

"Sehingga masyarakat bisa berinteraksi dengan mudah, lebih cepat, lebih efektif, dan lebih efisien melalui JAKI kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta," ujarnya.

Pihaknya juga akan memberikan sanksi kepada petugas yang tidak menindaklanjuti laporan masyarakat melalui aplikasi JAKI. Sanksi berupa pemotongan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kinerja (TKD) akan diberlakukan jika laporan tidak direspons dalam waktu enam hari.

"Jika pegawai tidak melakukan respons tepat terhadap pengaduan tersebut yang menjadi kewenangannya, di dalam jangka waktu 6 hari itu akan ada tanda merah dan otomatis akan dipotong TKD-nya," imbuhnya.

(bel/idn)