Jakarta -
Aktivis antikorupsi, Ade Irawan menilai Gubernur Banten, Andra Soni memberikan corak tersendiri selama setahun menjabat. Ia melihat kebijakan yang responsif terhadap keluhan masyarakat menjadi poin plus utama Andra Soni sebagai pelayan publik.
Menurutnya, sikap tersebut bisa mengakselerasi visi Banten Maju, Adil Merata, Tidak Korupsi terwujud di provinsi ini.
"Selama setahun, Gubernur Andra Soni hadir di masyarakat, mendengarkan keluhan publik, hadir di agenda-agenda publik, gubernur sangat merespons berbagai keluhan publik," ujar Ade Irawan, dalam keterangan tertulis, Kamis (12/2/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ade menilai, sikap itu mampu membangun jembatan komunikasi antara gubernur dan masyarakat. Dengan begitu, kebutuhan riil warga bisa segera diterjemahkan menjadi kebijakan.
Dari sana, gubernur dan para aparaturnya kemudian harus mampu memetakan mana saja kebijakan yang menjadi kebutuhan mendesak warga sehingga sasaran dan dampaknya langsung terasa oleh masyarakat. Sehingga, akselerasi visi Banten Maju, Adil Merata, Tidak Korupsi dapat segera terealisasi.
Selain itu, Ade juga menyoroti program prioritas Gubernur Andra Soni, khususnya Sekolah Gratis untuk SMA, SMK, dan SKh swasta. Ia menyebut program tersebut menjadi pembeda dibandingkan kepala daerah lain.
Apalagi saat ini Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten tengah menggodok pemberlakuan sekolah gratis untuk Madrasah Aliyah.
Namun demikian, ia menekankan pekerjaan rumah selanjutnya adalah pemerataan sumber daya manusia (SDM).
"Bagaimana program ini bisa mendorong pada peningkatan kualitasnya, peningkatan pada sumber dayanya. Karena peningkatan SDM bisa mendorong meningkatnya IPM. Program sekolah gratis yang digagas Andra Soni salah satu pendorong peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Banten menjadi 77,25 atau masuk kategori tinggi," ujarnya.
Ia menambahkan, program tersebut perlu diikuti dengan pemerataan kualitas siswa, guru, hingga sarana penunjang pembangunan manusia. Pemprov Banten, lanjutnya, harus menjadi motor peningkatan kualitas tenaga pendidik.
Guru-guru di sekolah swasta, menurut Ade, perlu mendapatkan pelatihan, workshop, serta akses pengembangan kapasitas.
"Jadi, masyarakat mendapatkan akses pendidikan gratis dan juga mendapatkan peningkatan kualitas. Tujuannya adalah peningkatan kemampuan atau skil bukan hanya siswanya tapi tenaga pendidiknya," tambahnya.
Di sisi lain, Ade juga mengingatkan pentingnya penguatan tata kelola pemerintahan dalam pencegahan korupsi. Meski Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengapresiasi capaian nilai Survei Penilaian Integritas (SPI) dan hasil Monitoring Controlling Surveillance Prevention (MCSP), ia meminta agar penguatan tata kelola terus dilakukan.
Makanya, Andra Soni diharapkan mampu melakukan fokus tata kelola pemerintahan yang bersih. Sehingga, Andra Soni bukan hanya terlihat oleh masyarakat sebagai kepala daerah yang dekat tapi juga mampu melakukan reformasi tata kelola kebijakan.
"Ini penting, mengingat rekam jejak atau track record Provinsi Banten terkait isu-isu korupsi. Agar pencegahan antikorupsi menjadi semangat dan perilaku bersama," pungkasnya. (adv)
(prf/ega)
