Jakarta -
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memperingati Hari Parlemen Internasional atau International Day of Parliamentarism pada 30 Juni. Tanggal ini bertepatan dengan berdirinya Inter-Parliamentary Union (IPU).
Berikut informasi seputar Hari Parlemen Internasional 2026.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Latar Belakang Hari Parlemen Internasional
Mengutip dari situs PBB, Hari Parlemen Internasional dirayakan setiap tahun pada tanggal 30 Juni, tanggal berdirinya IPU pada tahun 1889. Hari ini ditetapkan pada tahun 2018 melalui Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Penetapan hari internasional untuk parlemen sangat penting pada saat kritis bagi demokrasi parlementer ini, ketika masyarakat kehilangan kepercayaan pada lembaga-lembaga politik dan demokrasi itu sendiri. Jika demokrasi ingin berkembang, maka parlemen, sebagai landasan demokrasi yang berfungsi, perlu menjadi kuat, transparan, akuntabel, dan representatif.
Hari Parlementer Internasional adalah waktu untuk meninjau kemajuan yang telah dicapai parlemen dalam meraih beberapa tujuan utama untuk menjadi lebih representatif dan mengikuti perkembangan zaman, termasuk melakukan penilaian diri, berupaya untuk melibatkan lebih banyak perempuan dan anggota parlemen muda, serta beradaptasi dengan teknologi baru.
Majelis Umum PBB, dalam resolusi A/RES/72/278, mengakui peran parlemen dalam rencana dan strategi nasional serta dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas yang lebih besar di tingkat nasional dan global.
Tentang Hari Parlemen Internasional 2026
Hak asasi manusia sangat mendasar bagi berfungsinya parlemen secara efektif karena menyediakan kerangka hukum dan demokrasi yang melindungi kebebasan, martabat, dan partisipasi semua orang. Parlemen memainkan peran sentral dalam menerjemahkan komitmen hak asasi manusia ke dalam hukum, kebijakan, dan mekanisme pengawasan yang melindungi individu dari diskriminasi, penyalahgunaan, dan ketidakadilan. Dengan memastikan bahwa hak asasi manusia tetap menjadi inti pengambilan keputusan, parlemen memperkuat demokrasi, mendorong akuntabilitas, dan membangun kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga.
Perlindungan terhadap anggota parlemen itu sendiri sama pentingnya dengan pembelaan hak asasi manusia. Ketika wakil rakyat yang terpilih diancam, dibungkam, atau dianiaya karena menjalankan tugasnya, suara warga negara yang mereka wakili menjadi melemah. Oleh karena itu, melindungi anggota parlemen bukan hanya tentang menjaga hak-hak individu; ini tentang melestarikan lembaga-lembaga demokrasi dan memastikan bahwa beragam suara dapat berkontribusi secara bebas dalam kehidupan publik.
Komitmen ini tercermin dalam kerja Komite IPU tentang Hak Asasi Manusia Anggota Parlemen. Komite ini memobilisasi dukungan parlemen internasional, berinteraksi dengan otoritas nasional, mengunjungi anggota parlemen yang terancam, dan mengamati proses hukum untuk mempromosikan keadilan dan akuntabilitas.
Dipandu oleh mottonya, "Never give up", komite ini mengejar setiap kasus dengan tekad-bahkan kasus-kasus yang telah lama tidak terselesaikan-memastikan bahwa anggota parlemen yang dianiaya, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal, tidak pernah dilupakan dan bahwa prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia tetap menjadi fokus utama.
Tahun ini menandakan 50 tahun komite IPU tentang Hak Asasi Manusia Anggota Parlemen. Sejak tahun 1976, Inter-Parliamentary Union (IPU) Committee atau Komite IPU tentang Hak Asasi Manusia Anggota Parlemen telah berupaya mengungkap dan mengatasi pelanggaran hak asasi manusia terhadap anggota parlemen di seluruh dunia.
Melalui investigasi dan advokasinya, komite ini telah membantu mengungkap ketidakadilan yang tersembunyi dan mendorong akuntabilitas. Meskipun telah banyak kemajuan yang dicapai, komite tetap berkomitmen untuk melindungi anggota parlemen dan membela kebebasan demokrasi di mana pun kebebasan tersebut terancam.
Simak juga Video: Ahmad Doli: Parlemen RI Dorong Stabilitas Global lewat Kaukus Perdamaian Dunia
(kny/zap)
