Sejumlah diaspora Aceh di Malaysia mengirimkan bantuan untuk saudara-saudarinya di Tanah Rencong usai terjadi bencana banjir dan tanah longor. Namun, bantuan bencana tersebut tertahan oleh izin Ditjen Bea Cuka Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Kabar itu disampaikan Kepala Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera sekaligus Mendagri, Tito Karnavian, dalam rapat bersama pimpinan DPR di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/2). Tito meminta izin arahan dari DPR terkait bantuan tersebut.
"Saat ini ada bantuan dari diaspora Aceh. Kita tahu bahwa di Malaysia ada lebih kurang hampir 500 ribu warga Aceh yang bekerja di sana, yang memiliki hubungan keluarga," kata Tito.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Mereka selain membantu keluarganya masing-masing, bantuan uang, tapi mereka juga mengumpulkan barang-barang, pangan terutama," sambungnya.
Tito meminta dukungan dari pimpinan DPR mengenai bantuan tersebut. Dia mengatakan bantuan itu telah dikirim tetapi tertahan.
"Mereka sudah siap barangnya dikirim dari Port Klang di Kuala Lumpur, akan dikirim ke pelabuhan di Lhokseumawe, Pelabuhan Krueng Geukueh namanya. Tapi sekarang masih tertahan karena dari Bea Cukai belum mengizinkan masuk," ujarnya.
Tito menyampaikan Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan agar bantuan tersebut dapat diterima. Asalkan bantuan tersebut tak mengandung barang-barang terlarang.
"Kami sudah sampaikan saat itu kepada Bapak Presiden, sepanjang itu adalah bukan dari G to G, silakan diterima. G to G harus melalui Menlu. Nah kemudian ini bukan G to G, tapi dari komunitas masyarakat di sana yang ada hubungan keluarga yang mereka bekerja di Malaysia," tuturnya.
"Bapak Presiden menyampaikan silakan diterima sepanjang jangan sampai ada barang-barang terlarang, seperti narkoba, senjata api, dan lain-lain," imbuh dia.
Respons Menkeu Purbaya
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa dalam rapat yang sama merespons kabar bantuan bencana dari diaspora Aceh di Malaysia untuk korban bencana yang tertahan izin Ditjen Bea Cukai. Purbaya memastikan, selama ada keterangan BNPB, bantuan itu akan dilepaskan.
"Ya, selama ada keterangan dari BNPB ini lepas, bisa kita bebaskan, Pak. Jadi BNPB bilang ini barang untuk bantuan bencana, Bea Cukai akan melepaskan itu," kata Purbaya.
Mendagri Tito Karnavian pun mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan BNPB terkait bantuan tersebut. Nantinya, bantuan itu akan diterima dan disalurkan oleh BNPB.
"Mohon izin, tadi kami sudah koordinasi dengan BNPB. Nanti yang menerimanya BNPB, yang menyalurkan juga BNPB," kata Tito.
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurizal, serta Sari Yuliati dan Saan Mustopa menghadiri rapat evaluasi pimpinan DPR bersama pemerintah di Nusantara IV, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/2/2026). (Agung Pambudhy/detikFoto)
Pimpinan DPR Minta Dispensasi
Masih dalam rapat yang sama, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mendorong agar bantuan bencana dari warga Aceh yang berada di Malaysia dapat segera masuk ke Indonesia tanpa terhambat proses birokrasi. Dasco meminta pemerintah membuka akses bantuan tersebut.
"Saya tangkap masalah bantuan dari warga Aceh yang di Malaysia, itu untuk memasukkan barang sekarang ini jadi kewenangannya siapa, Pak Mendagri? Supaya cepat diputus di sini," kata Dasco.
Mendagri Tito Karnavian mengatakan kewenangan itu berada di Bea Cukai Kemenkeu. Tito menjelaskan bantuan itu berupa minyak goreng 3.000 liter senilai Rp 1 miliar, gula pasir sekitar Rp 50 juta, hingga air mineral Rp 672 juta.
"Makanan siap saji ada 5.000 dus, ini Rp 1 miliar. Yang banyak adalah pakaian baru, 3.000 karung, Rp 126 M, Al-Qur'an senilai Rp 1 miliar, ada kloset toilet Rp 4,8 M," kata Tito.
"Nah, ini yang mereka mohon bisa dikirimkan ke pelabuhan di Lhokseumawe dari Port Klang. Barangnya sekarang sudah ada di Port Klang. Namun kami sudah mengirim surat kepada Ditjen Bea Cukai Kemenkeu. Intinya adalah untuk minyak goreng dan gula pasir, kita perlu ada surat dari kementerian teknis, yaitu Mentan, karena minyak goreng dan gula pasir apakah boleh dimasukkan," sambungnya.
Dasco menilai pengiriman bantuan bencana satu kali tersebut tak masalah. Dasco pun meminta Kementan membantu membuka akses bantuan tersebut.
"Ini kan cuma pengiriman satu kali? Sumbangan dari warga Aceh yang tinggal di Malaysia. Saya pikir mungkin Mentan nggak keberatan kali kan ini karena jumlahnya nggak terlalu banyak. Pak Mentan?" kata Dasco.
Mentan Andi Amran Sulaiman yang turut hadir dalam rapat mengatakan komoditas beras sangat sensitif dan sebaiknya tidak dikirim. Dasco menegaskan tak ada beras dalam bantuan itu.
"Usul kami, kalau bisa, beras ini sangat sensitif," kata Andi.
"Nggak ada beras, Pak, hanya minyak goreng dan gula pasir sedikit itu," kata Dasco.
Namun Andi mengusulkan agar bantuan itu diuangkan. Sebab, kata dia, saat ini pihaknya tengah mengekspor minyak goreng besar-besaran ke sejumlah negara.
"Kalau masih bisa, usul kami, karena kami juga ekspor minyak goreng besar-besaran ke beberapa negara. Tapi kalau memang bisa itu diuangkan, tapi kalau harus masuk, saya kira pengawasan yang sangat ketat," kata Andi.
Akhirnya, Dasco menilai pengiriman hanya dilakukan satu kali dan sifatnya bantuan kemanusiaan, pemerintah dapat memberikan dispensasi. Dasco meminta Mensesneg dan Menkeu berkoordinasi dengan Ditjen Bea Cukai agar proses perizinan dapat segera diselesaikan.
"Ini sudah keburu dibeli, barangnya tinggal dikirim, dan hanya satu kali, dan saya pikir mungkin kita bisa kasih dispensasi karena cuma sekali, daripada nanti kita kan repot harus diuangkan lagi, beli lagi," kata Dasco.
"Pak Mensesneg dan Menkeu bisa koordinasi dengan Dirjen Bea Cukai, ini kita sudah dengar Mentan, karena ini namanya sumbangan hanya satu kali dan jumlahnya tidak ganggu. Saya pikir Pak Mendagri kita bisa realisasi secepatnya supaya barang-barang ini bisa masuk dan diawasi ketat langsung ke pengungsian dalam rangka sambut puasa dan Hari Raya Lebaran," imbuhnya.
(rfs/wnv)
