loading...
Sebelum diterapkannya zero odol, Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) meminta agar pemerintah perlu melakukan evaluasi apakah infrastruktur jalan kita saat ini memang sudah memadai atau belum. Foto/Dok
JAKARTA - Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) pada prinsipnya mendukung penerapan kebijakan Zero ODOL (Over Dimension Overloading) di Indonesia. Namun sebelum diterapkan perlu dilakukan revisi aturan tentang Muatan Sumbu Terberat (MST) di Peraturan Pemerintah PP No. 30/2021 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ).
Ketua Bidang Perdagangan & Promosi GAPKI, Manumpak Manurung mengatakan, tanpa perubahan peraturan tersebut, implementasi kebijakan Zero ODOL akan menyebabkan kenaikan harga-harga barang yang sangat tinggi. Hal itu karena diperlukan jumlah truk logistik lebih dari dua kali lipat yang akhirnya akan berdampak pada inflasi yang tinggi di daerah maupun secara nasional.
“Pada prinsipnya kita mendukung kebijakan Zero ODOL di Indonesia. Tetapi sebelum diimplementasikan, kita meminta agar pemerintah perlu melakukan evaluasi terlebih dulu apakah infrastruktur jalan kita saat ini memang sudah memadai atau belum,” ujarnya.
Karena menurutnya, kondisi jalan yang ada di sentra-sentra sawit saat ini sangat jauh dari yang diharapkan. Apalagi lokasinya berada di remote area. Baca Juga: Bereskan Permasalahan Zero ODOL, Ini Kuncinya
“Jadi, kalau Zero ODOL dipaksa untuk diterapkan tanpa merevisi aturan kelas jalannya, bisa dipastikan biaya logistik kita akan semakin mahal. Sudah bisa dipastikan, kita akan kehilangan daya saing dengan pesaing utama kita Malaysia,” ungkapnya.
Karena lanjutnya dengan penerapan Zero ODOL ini tanpa merevisi aturan kelas jalannya, akan terjadi penambahan jumlah truk yang membawa sawit-sawit itu dari tempat pengumpulan TBS (Tandan Buah Segar). Sebab yang tadinya satu truk bisa memuat 8 ton sawit, dengan diterapkan Zero ODOL, truk-truk itu hanya bisa mengangkut 3 ton saja sesuai dengan kelas jalannya.
