Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, merespons Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya soal polemik dana Makan Bergizi Gratis (MBG) dari anggaran pendidikan yang disetujui Banggar DPR. Said mengamini pernyataan Seskab Teddy bahwa seluruh fraksi bulat menyepakati ABPN 2026, termasuk anggaran program MBG.
"Saya mengamini apa yang disampaikan oleh Pak Teddy, Menseskab, bahwa anggaran MBG dibahas dan disetujui bersama antara pemerintah dan DPR sejak 2025, dan 2026, sebagaimana yang tertuang dalam APBN. Seluruh fraksi bulat menyetujui APBN tahun 2025 dan 2026, yang di dalamnya menganggarkan MBG," kata Said kepada wartawan, Jumat (27/2/2026).
Said mengatakan dirinya dan seluruh anggota DPR bertanggung jawab atas keputusan tersebut. Ia tak akan berpaling terkait anggaran MBG yang sudah mendapat persetujuan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Dengan demikian, saya dan seluruh anggota DPR bertanggungjawab secara etik dan konstitusional atas persetujuan anggaran MBG," ucap Said.
"Kami di DPR, terutama saya selaku Ketua Banggar DPR tidak akan berpaling soal anggaran MBG. Apalagi dalam pembahasan dengan pemerintah, DPR memandang penting adanya program MBG yang menjadi program prioritas Presiden Prabowo," sambungnya.
Dia meyakini tujuan program MBG untuk perbaikan gizi anak di Indonesia. Said menegaskan pihaknya menyetujui APBN sejalan dengan dukungan terhadap program yang diusung oleh Presiden Prabowo Subianto.
"Program ini diniatkan sebagai intervensi perbaikan gizi anak-anak dan kita mendukung atas hal itu. Kalau tidak mendukung tidak mungkin kami setujui pada APBN," ujarnya.
Said membenarkan pernyataan yang disampaikan oleh Seskab Teddy soal anggaran MBG dari pendidikan telah disetujui oleh DPR dan pemerintah. Kendati demikian, Said menekankan pihaknya juga memberikan catatan terkait tata kelolanya.
"Saya tegaskan kembali, kita mengamini apa yang disampaikan Pak Menseskab bahwa anggaran MBG disetujui bersama antara pemerintah dan DPR. Namun kita berikan catatan soal MBG adalah tata kelolanya. Tata kelola MBG perlu diperbaiki agar apa yang diniatkan intervensi gizi oleh Presiden Prabowo dapat tercapai," imbuhnya.
Pernyataan Seskab Teddy
Sebelumnya, Seskab Teddy Indra Wijaya menjawab soal polemik dana MBG dari anggaran pendidikan nasional yang belakangan disorot PDIP. Teddy menyebut keputusan besaran anggaran pendidikan dalam APBN itu telah disetujui pemerintah bersama DPR.
"Jadi namanya anggaran pendidikan itu 20 persen dari APBN. Nah, di tahun ini Rp 769,1 triliun, itu 20 persen. Dan itu anggaran pendidikan. Anggaran pendidikan itu apa? Banyak. Isinya, peruntukannya," kata Teddy di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (27/2/2026).
Teddy mengatakan UU APBN telah melewati kesepakatan pemerintah bersama DPR, termasuk tahap pengambilan kesepakatan di Banggar DPR. Dia kemudian menyinggung Ketua Banggar DPR juga berasal dari Fraksi PDIP, yakni Said Abdullah.
"Dan isinya, peruntukannya itu sudah disepakati bersama tahun lalu oleh pemerintah, DPR, dan Badan Anggaran DPR, yang mana Ketua Banggarnya juga PDIP, gitu kira-kira," ujar Teddy.
"Dan tadi, semua hal itu adalah, termasuk MBG, adalah fondasi awal untuk memperbaiki pendidikan ke depan. Itu kira-kira, ya," lanjutnya.
Teddy pun menegaskan program MBG tidak akan mengurangi program pendidikan. Dia menepis jika ada narasi kualitas pendidikan tidak diperhatikan pemerintah.
"Saya ingin meluruskan pemahaman dan narasi yang keliru. Tentang apa? Jadi kemarin ada pihak, sedikit pihak, yang menyampaikan bahwa program Makan Bergizi Gratis itu mengurangi program dan anggaran pendidikan. Sehingga sekolah terbengkalai, kemudian guru-guru tidak diperhatikan. Jadi saya mau jawab itu narasi yang keliru," kata Teddy.
(dwr/fas)
