Jakarta - Pelemahan nilai tukar rupiah yang menyentuh level psikologis serta tekanan di pasar keuangan menjadi perhatian Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah. Ia menilai kondisi tersebut perlu direspons melalui penguatan sinergi kebijakan fiskal dan moneter, serta langkah mitigasi untuk menjaga kepercayaan pelaku usaha dan investor.
Said menilai pelemahan rupiah saat ini tidak semata-mata disebabkan oleh faktor fundamental ekonomi. Ia menyebut nilai tukar rupiah sudah berada pada level yang relatif undervalued sehingga diperlukan langkah yang mampu menjaga stabilitas pasar.
"Kelemahan rupiah hari ini menyentuh batas level psikologis dan kemudian pasar keuangan kita khususnya di bursa sekarang Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) minus sekitar 3,04 persen. Nah persoalannya ini bukan sekadar fundamental ekonomi saja, karena dari sisi nilai rupiah sudah undervalued. Rupiah itu seharusnya paling tinggi maksimal tidak boleh melebihi batas di Rp 17.600.000," ujar Said dalam keterangannya, Kamis (4/6/2026).
Karena itu, Said mendorong agar sinergi kebijakan fiskal dan moneter melalui Komite Stabilitas Sektor Keuangan (KSSK) terus diperkuat. Menurutnya, forum tersebut perlu dimanfaatkan secara optimal untuk menjaga stabilitas sekaligus memperkuat tata kelola kebijakan fiskal.
"Maka saya seru berharap sejak awal ada sinergi bauran fiskal dan moneter dalam forum Komite Stabilitas Sektor Keuangan (KSSK), manfaatkan itu sebaik-baiknya sambil mulai membenahi tata kelola kita di kebijakan fiskal," ungkapnya.
Said juga menyoroti langkah-langkah yang telah dilakukan Bank Indonesia dalam merespons dinamika nilai tukar rupiah. Namun, ia menilai efektivitas kebijakan sangat bergantung pada kuatnya sinergi antarotoritas agar dapat terbaca jelas oleh pasar.
"Kalau BI setahu saya, monitor saya, kemudian sharing information dengan kawan-kawan, dengan bangkum di jajan Deputi atau Gubernur Bank Indonesia, selalu pemerintah (BI) melakukan triple intervention, baik SPOT maupun NDF maupun DNDF-nya (Deliverable Non-Forward)," ujarnya.
Menurutnya, tantangan utama yang perlu diantisipasi bukan hanya pergerakan nilai tukar, tetapi juga persepsi pasar yang terbentuk. Tanpa sinergi yang kuat, persepsi tersebut dapat memengaruhi kepercayaan investor terhadap fundamental ekonomi.
"Cuman persoalannya kalau sinerginya tidak tercipta, pasar tidak mendapatkan ini, maka persepsi yang kemudian bermain," kata Said.
"Sehingga investor tidak lagi melihat fundamental ekonomi kita, tapi investor mengarahkan persepsinya itu yang akan memporak-porandakan fundamental kita. Segera KSSK melakukan pembenahan dan pemuatan terhadap berdarahnya kelemahan rupiah yang tersebut," lanjutnya.
Lebih lanjut, Said menekankan pentingnya langkah mitigasi dari pemerintah untuk menjaga optimisme dunia usaha dan investor di tengah tekanan terhadap rupiah. Mitigasi tersebut, menurutnya, harus dimulai dari penciptaan ekosistem kepastian kebijakan.
Selain itu, ia menilai tata kelola kebijakan juga harus diperkuat agar lebih transparan, konsisten, dan memberikan kenyamanan bagi pelaku usaha. Arah kebijakan, kata dia, juga perlu tetap fokus pada program quick win pemerintah.
"Kenapa mitigasinya itu sebenarnya bagaimana sih sesungguhnya pemerintah mampu membuat ekosistem kepastian, itu satu," ungkap Said.
"Yang kedua, tata kelola kebijakan. Setiap kebijakan dikelola sedemikian mungkin, transparan, affordable, dan arahnya tetap pada Quick Win yang memang dicanangkan oleh Presiden. Jangan keluar dari Quick Win, karena itu satu-satunya andalan yang sah di dalam APBN kita," pungkasnya.
Said menilai konsistensi pada sinergi fiskal dan moneter, kepastian kebijakan, serta fokus pada program prioritas pemerintah menjadi kunci untuk menjaga optimisme investor dan stabilitas ekonomi nasional di tengah dinamika global.
(prf/ega)
