Jakarta -
Wakil Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Rusdi Kirana memastikan PKB selalu hadir sebagai penopang arah kebijakan ekonomi yang sesuai dengan konstitusi. Serta menempatkan rakyat sebagai pusat pembangunan.
Hal tersebut diungkapkan olehnya saat menyampaikan sambutan di Gelaran Ekonomi Rakyat dan Diskusi Publik 'Arah Baru Amanat Ekonomi Konstitusi' yang menjadi bagian peringatan Hari Lahir (Harlah) PKB ke-28 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, hari ini.
Adapun acara itu mengusung tema tentang ekonomi konstitusi bukan sekadar slogan politik, melainkan komitmen nyata PKB dalam mengawal arah kebijakan ekonomi nasional.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Saya berharap tema ini bukan hanya menjadi narasi politik atau slogan kampanye. Ini adalah komitmen untuk mengembalikan arah ekonomi nasional agar tetap berpijak pada konstitusi, menempatkan rakyat sebagai pusat pembangunan, dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana amanat Pasal 33 UUD 1945, dan PKB hadir sebagai penopang arah kebijakan ekonomi itu," kata Rusdi, Senin (20/7/2026).
Sementara itu, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar atau Gus Muhaimin, yang membuka acara tersebut menegaskan, bahwa orientasi baru ekonomi yang dijalankan Presiden Prabowo Subianto merupakan pilihan yang tepat sebagai hasil pembelajaran dari perjalanan ekonomi Indonesia selama 25 tahun terakhir.
Menurutnya, gagasan tersebut bukanlah konsep baru karena telah lama menjadi visi Presiden Prabowo sebagaimana tertuang dalam berbagai tulisan, buku, maupun pemikiran yang disampaikannya jauh sebelum menjabat sebagai presiden.
"Apakah ini bisa disebut sosialisme baru atau ekonomi konstitusi, tentu akan didalami oleh para narasumber. Yang jelas, PKB bergabung bersama Pak Prabowo dengan semangat yang sama, yakni menghadirkan arah baru pembangunan ekonomi agar pengalaman 25 tahun terakhir menjadi pelajaran menuju kebijakan yang lebih tepat," ujar Gus Muhaimin.
Meski demikian, dia menilai tantangan terbesar saat ini bukan berada pada konsep kebijakan, melainkan pada pelaksanaannya di lapangan.
"Menurut saya, yang belum benar adalah implementasinya. Problem utama kita ada di pelaksanaan. Karena itu saya meminta diskusi ini direkam dan dirangkum dengan baik, sebab aspek teknokrasi dan implementasinya justru ada dalam forum ini," katanya.
(anl/ega)
