Rano Karno Ajukan Rencana Perubahan APBD DKI 2025, Naik Jadi Rp 91,86 T

Jakarta - Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno memaparkan rincian Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025. Dalam rencana tersebut, total APBD DKI 2025 naik menjadi Rp 91,86 triliun atau meningkat 0,57% dari penetapan awal sebesar Rp 91,34 triliun.

"Total Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp 91,86 triliun, naik sebesar 0,57% dibandingkan dengan Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp 91,34 triliun," kata Rano Karno dalam rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta, Rabu (16/7/2025).

Pendapatan Daerah tersebut diharapkan bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 54,19 triliun, Pendapatan Transfer Rp 30,08 triliun, serta Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar Rp 524,09 miliar.

"PAD diperoleh dari Pajak Daerah sebesar Rp 48 triliun, Retribusi Daerah Rp 1,39 triliun, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Rp 774 miliar, dan Lain-lain PAD sebesar Rp 4,02 triliun," jelasnya.

Sementara itu, Belanja Daerah juga ikut naik menjadi Rp 85,97 triliun atau meningkat 4,01% dari penetapan awal Rp 82,66 triliun. Belanja Daerah terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer.

Di sisi Pembiayaan Daerah, Rano menjelaskan, Penerimaan Pembiayaan direncanakan sebesar Rp 7,05 triliun, yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya sebesar Rp 4,43 triliun dan Penerimaan Pinjaman Daerah sebesar Rp 2,62 triliun.

"Untuk Pengeluaran Pembiayaan direncanakan sebesar Rp5,88 triliun. Anggaran ini dialokasikan untuk Penyertaan Modal Daerah ke BUMD sebesar Rp 3,90 triliun dan pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebesar Rp 1,98 triliun," pungkasnya.

Adapun, jika angka APBD-P TA 2025 yang diajukan Pemprov ini disahkan, maka APBD tahun ini menjadi yang tertinggi dalam 5 tahun terakhir.

Tabel APBD Jakarta yang Disahkan
2020 Rp 87,95 triliun
2021 Rp 84,19 triliun
2022 Rp 82,47 triliun
2023 Rp 83,78 triliun
2024 Rp 81,72 triliun
2025 Rp 91,34 triliun
2025 (Usulan Perubahan Pemprov) Rp 91,86 triliun (rdp/rdp)