Jakarta -
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung menyinggung masih adanya aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Balai Kota yang mengakali aturan wajib menggunakan transportasi umum setiap hari Rabu. Pramono mengaku mengetahui masih ada pegawai yang diam-diam membawa mobil pribadi.
Hal itu disampaikan Pramono saat menceritakan upaya Pemprov DKI mendorong peralihan masyarakat dari kendaraan pribadi ke transportasi umum, dalam Entry Meeting Penilaian Opini Maladministrasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2026 di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (7/8/2026).
"Dan itu tercermin dalam setiap hari Rabu saya memutuskan semua ASN Balai Kota wajib menggunakan transportasi umum," kata Pramono.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Meski demikian, Pramono menyebut masih ada ASN yang 'curi-curi' tidak mematuhi kebijakan tersebut. Mereka, kata dia, menitipkan mobil di kawasan permukiman sebelum berjalan kaki menuju kantor.
"Walaupun kadang-kadang banyak yang curi-curi juga. Bukannya saya tidak tahu, saya juga tahu. Mobilnya biasanya dititipin di IRTI itu, ke sininya jalan kaki, baru kemudian kalau sudah sepi mobilnya diambil," ujarnya disambut tawa peserta.
Dalam kesempatan itu, Pramono mengatakan kebijakan mewajibkan ASN menggunakan transportasi umum setiap Rabu merupakan bagian dari upaya membangun budaya menggunakan angkutan massal di Jakarta. Ia juga mengklaim kebijakan Pemprov DKI dalam pengembangan transportasi umum mulai menunjukkan hasil.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah pengguna transportasi umum mengalami peningkatan. Pramono menyebut pengguna TransJakarta naik 14,99 persen, LRT Jakarta meningkat 26,42 persen, dan MRT Jakarta bertambah 17,57 persen.
"Artinya apa? Kebijakan itu sudah on the right track," lanjutnya.
Menurut Pramono, kepuasan seorang pemimpin bukan hanya ketika prosedur dan standar operasional berjalan baik, tetapi juga ketika masyarakat benar-benar merasakan manfaat kebijakan dan beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi umum.
"Bagi saya pribadi kepuasan itu kalau kemudian secara prosedur SOP-nya bisa dijalankan dan publiknya, masyarakatnya memberikan respons yang cukup baik dan kemudian mereka mau shifting, berpindah dari menggunakan kendaraan pribadi menjadi kendaraan umum," pungkasnya.
(bel/dek)
