Jakarta -
Sekjen Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Hasanuddin Wahid atau Cak Udin mendukung usulan Mendagri Tito Karnavian terkait pelatihan calon kepala daerah diperkuat sebelum pilkada. Cak Udin menyebut sekolah partai penting sebagai bekal agar kader bisa lebih berintegritas.
Dia mengatakan PKB telah mendirikan sekolah partai bernama AKPOLBANG sejak pilkada pertama digelar pada 2005. Hasanuddin menjelaskan AKPOLBANG menjadi wadah pendidikan politik bagi kader PKB yang akan mengisi jabatan publik.
"Pemimpin publik dari PKB seperti calon anggota DPR RI maupun propinsi, para calon gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, walikota/wakil walikota dididik secara khusus selama beberapa hari dengan dibekali materi tentang nilai-nilai kebangsaan, kepemerintahan, kepemimpinan, good governance, bahkan hingga soal new world order-sistem dunia global. Para kepala daerah PKB wajib mengikuti sekolah kepemimpinan AKPOLBANG ini," kata Cak Udin kepada wartawan, Selasa (4/8/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Hasanuddin mengatakan PKB juga rutin menggelar Forum Kepala Daerah PKB. Dia mengatakan partainya terus berupaya meningkatkan kapasitas dan integritas para kepala daerah serta wakil kepala daerah dari kader partai.
"Sekolah partai AKPOLBANG dan shortcourse melalui Forum P2PD PKB inilah yang selalu dilakukan jauh sebelum pak Mendagri mengusulkan agar partai memperkuat sekolah partai," ujarnya.
Dia pun sepakat dengan usulan Tito. Menurutnya, memperkuat sekolah partai bisa menghasilkan kepala daerah berintegritas.
"Pak Tito memiliki kesamaan pandang soal ini dengan PKB dan seruan Mendagri tersebut menjadi pengingat dan motivasi agar semua partai kembali meningkatkan level sekolah partainya agar semakin menghasilkan para kepala daerah yang berintegritas dan tidak bermain-main dengan hukum dan kebijakan," tuturnya.
Mendagri Tito sebelumnya meminta partai politik memperkuat sekolah partai dan melatih calon kepala daerah sebelum diusung di pilkada. Dia pun mengusulkan agar partai politik memperkuat proses kaderisasi sebelum mengusung calon kepala daerah.
"Wah, ini mancing-mancing ini. Itu kita serahkan kepada pembuat undang-undang ya, apakah mau melalui DPRD, nggak dilarang loh oleh konstitusi. Tinggal mengubah Undang-Undang Pilkada saja. Konstitusi kita hanya mengatakan dipilih secara demokratis. Demokratis bisa langsung, bisa perwakilan," kata Tito di DPR.
"Tapi serahkan kepada (pembuat UU) yang mungkin perlu dipertimbangkan pendapat saya, ini partai-partai yang betul-betul sekolah partainya diperkuat," lanjutnya.
Tito menyarankan setiap calon kepala daerah mendapat pelatihan dulu mengenai tata kelola pemerintahan, birokrasi, hingga pengelolaan keuangan daerah. Kemendagri siap membantu jika diminta memberikan materi.
Tonton juga video "Cak Imin: Harlah Ke-28 PKB Usung Tema 'Prabowonomics'"
(amw/dek)
