Jakarta -
Keputusan pemerintah Prancis yang akan mengakui negara Palestina di Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyita perhatian. Pakar hubungan internasional dari Universitas Padjadjaran (Unpad) Teuku Rezasyah menilai sikap terbaru dari Prancis itu bisa membawa angin segar dalam upaya diplomasi Indonesia mendukung kemerdekaan Palestina.
"Walaupun sikap Perancis ini masih sebatas lisan, namun patut dihargai oleh pemerintah Indonesia dan DPR Indonesia, guna saling berkomunikasi dengan mitra mereka masing-masing di Perancis," kata Rezasyah saat dihubungi, Minggu (27/7/2025).
Sikap dari Prancis ini diharapkan bisa menjadi masukan bagi Uni Eropa untuk bersikap lebih adil dalam memandang masalah di Palestina. Bagi pemerintah Indonesia, dukungan lisan dari Prancis ini juga harus direspons dengan cepat dalam membangun komunikasi dengan sejumlah aliansi.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Rezasyah menilai pengakuan Prancis terhadap negara Palestina menjadi kekuatan moral bagi pemerintah Indonesia dalam melobi negara-negara lain untuk mengambil sikap serupa.
"Diharapkan Indonesia mampu berkinerja dengan OKI, GNB, Liga Arab, dan Kerjasama Selatan-Selatan, guna menjadikan sikap Perancis ini sebagai kekuatan moral, untuk mendekati kelompok negara di Afrika yang pernah dijajah Perancis, serta negara dan provinsi yang berbahasa Perancis di benua Eropa, benua Amerika, dan kawasan Pasifik Selatan guna turut mendukung kemerdekaan Palestina," kata Rezasyah.
"Termasuk juga, mengalang dukungan dari universitas dan masyarakat umum di banyak kawasan sekaligus, melalui berbagai kegiatan akademik dan sosial budaya," sambungnya.
Menurut Rezasyah, Presiden Prabowo Subianto juga harus mengawal dukungan dari Prancis ini di forum internasional. Prabowo, kata Rezasyah, harus memasukkan isu kemerdekaan Palestina dalam pidatonya di markas PBB pada September mendatang.
"Presiden perlu secara tegas memasukkan pentingnya kemerdekaan Palestina bagi tercapainya perdamaian dunia, sebagaimana diidamkan oleh Piagam PBB," katanya.
Dia menambahkan, dalam forum di PBB tersebut, Prabowo bisa mengutip apa yang pernah dilontarkan oleh Presiden Sukarno terkait upaya menciptakan perdamaian di dunia.
"Secara khusus Presiden Prabowo Subianto merujuk pada pidato Presiden Soekarno pada tanggal 30 September 1960, yang berjudul "To Build The World Anew" di tempat yang sama, agar masyarakat dunia perlu menjadikan PBB lebih dewasa dan lebih bermartabat, pada usianya yang 80 tahun ini," tutur Rezasyah.
"Untuk itu Presiden Prabowo hendaknya mengedepankan ide-ide demokratisasi dalam Dewan Keamanan PBB, sehingga mengundang masuk negara-negara baru yang berkualitas, dengan memasukkan indikator-indikator seperti luas wilayah, jumlah penduduk, perwakilan benua, perwakilan peradaban, dan peran serta dalam turut memelihara perdamaian dunia," sambungnya.
Sebelumnya, Presiden Prancis Emmanuel Macron mengumumkan Prancis akan mengakui negara Palestina di Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa. Keputusan Macron itu menuai reaksi Pemerintah Amerika Serikat (AS) hingga Arab Saudi.
Pernyataan itu disampaikan Macron pada Kamis (24/7) waktu setempat. Macron mengatakan pengumuman akan disampaikan September mendatang.
"Sesuai dengan komitmen historisnya untuk perdamaian yang adil dan abadi di Timur Tengah, saya telah memutuskan bahwa Prancis akan mengakui Negara Palestina. Saya akan membuat pengumuman resmi di Majelis Umum PBB pada bulan September," tulis kepala negara Prancis tersebut di media sosial X dan Instagram.
(ygs/dhn)
