Jakarta -
Wakil Menteri (Wamen) Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak menyebut pemerintah telah menyiapkan skema keberangkatan jemaah umrah melalui asrama haji. Dahnil mengatakan kebijakan ini merupakan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat ekosistem ekonomi haji.
Hal itu disampaikan Dahnil dalam rapat bersama Baleg DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/2/2026). Dia mengatakan skema tersebut juga untuk mendukung maskapai nasional.
"Nah, Presiden meminta kita sebagaimana supaya bisa mendukung ekosistem ekonomi haji ini untuk memperkuat nasional flight kita. Bagaimana caranya? Akhirnya kami sekarang sedang merancang supaya jemaah umrah itu, itu nanti berangkat dari asrama haji," kata Dahnil.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dalam skema tersebut, kata dia, seluruh proses keberangkatan jemaah umrah akan diselesaikan di asrama haji. Di antaranya, mulai dari check-in hingga proses akhir sebelum naik pesawat.
Nantinya, maskapai Garuda Indonesia akan menyediakan sarana keberangkatan. Maka dengan begitu, jemaah tidak perlu lagi menjalani antrean panjang di bandara.
"Garuda akan menyediakan semua sarana keberangkatan misalnya jemaah umrah nanti check-in-nya semuanya prosesnya sudah selesai di asrama haji. Jadi tidak ada penumpukan di bandara, mereka ke sana langsung berangkat, langsung boarding," ucapnya.
Dahnil menilai kebijakan ini sekaligus menjadi langkah optimalisasi pemanfaatan asrama haji yang selama ini belum maksimal. Dia menyebut sebagian besar asrama haji memiliki lahan luas, tetapi belum dikelola sebagai pusat pengembangan ekonomi haji.
"Asrama haji yang rata-rata luasnya itu misalnya di Medan itu 14 hektar, di Pondok Gede itu 15 hektar. Rata-rata asrama haji itu besarannya itu paling kecil itu asrama haji di provinsi itu misalnya di daerah timur itu 4 hektar," kata Dahnil.
"Tapi pemberdayaannya itu tidak maksimal, PNBP-nya itu juga tidak maksimal. Presiden berulang kali perintahkan kepada kami bagaimana kemudian asrama haji itu bisa menjadi pusat pengembangan ekonomi haji," lanjutnya.
Lebih lanjut, dia mengatakan saat ini jumlah calon jemaah haji yang mengantre mencapai 5,7 juta orang dengan kuota keberangkatan sekitar 221 ribu per tahun. Sedangkan, jumlah jemaah umrah jauh lebih besar.
"Jemaah umrah setahun sekarang itu 2,6 juta orang, itu data Dubes Saudi. Data Kementerian Agama sebelumnya 1,6," jelasnya.
Dahnil pun menjelaskan perbedaan angka tersebut kemungkinan akibat perbedaan metode pendataan. Meski begitu, di mengatakan angka jutaan jemaah umrah itu merupakan ekosistem besar yang harus dikelola secara serius.
"Jadi kalau kita sebutlah yang tengah ini, 2,6 juta orang ini bagi pemerintah ini kan ekosistem. Ini semuanya harus dikembangkan, harus diberikan pelayanan perlindungan tapi juga bisa dijadikan kekuatan ekonomi," ucap Dahnil.
"Nah kita juga mendorong supaya kemudian Danantara itu juga terlibat misalnya selain Kampung Haji juga memperbaiki asrama haji-asrama haji kita. Kalau versi perintah Presiden itu coba kalian pikirkan kaji KSO (Kerja Sama Organisasi) asrama haji itu," imbuhnya.
(amw/fas)
