PDIP Minta Kader Kawal Putusan MK soal Pendidikan Dasar Gratis

Jakarta -

PDIP meminta kader-kader di pusat ataupun daerah mengawal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), khususnya terkait negara wajib menjamin pendidikan dasar untuk sekolah negeri maupun madrasah atau swasta. Ketua DPP PDIP MY Esti mengatakan putusan ini bersifat final dan mengikat.

"Kami mempertegas dan meminta kepada seluruh anggota Fraksi PDI Perjuangan, kader PDI Perjuangan, baik di tingkat pusat maupun daerah, untuk mengawal putusan MK ini. Karena, pertama, memang itu adalah keputusan yang sudah bersifat final dan mengikat," kata Esti kepada wartawan di Sekolah PDIP Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Senin (30/6/2025).

Hal itu diutarakan Esti seusai seminar nasional bertema 'Mewujudkan Amanat Konstitusi: Pendidikan Dasar Gratis untuk Meningkatkan SDM Unggul dan Berdaya Saing' yang digelar DPP PDIP di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta, pada Senin (30/6). Esti mengatakan PDIP melihat kebijakan pemerintah pusat terkait pengalokasian anggaran pendidikan belum sesuai dengan semestinya.

"Dalam anggaran pendidikan terdapat anggaran pendidikan kedinasan, yang program studinya memang membutuhkan biaya besar. Bahkan terdapat perhitungan bahwa satu mahasiswa kedinasan membutuhkan anggaran dengan rasio 1:38 dibandingkan mahasiswa biasa," tuturnya.

"Artinya, kemungkinan terjadi pergeseran anggaran dari Perguruan Tinggi Kementerian Lain atau Lembaga Pemerintah Nonkementerian (PTKL)," tambahnya.

Menurutnya, dalam struktur anggaran pendidikan juga terdapat komponen program makan bergizi gratis (MBG).

"Seharusnya, sesuai komitmen bersama mengenai alokasi anggaran pendidikan sebesar 20 persen, program seperti MBG tidak seharusnya masuk dalam kategori anggaran pendidikan. Anggaran 20 persen itu semestinya murni untuk kebutuhan pendidikan," ujarnya.

"Jika ini bisa direalisasikan, seperti yang ditegaskan oleh Mahkamah Konstitusi dalam forum ini disampaikan langsung oleh Hakim Konstitusi Prof Arief Hidayat yang penting bukan soal otak-atik angka, melainkan soal komitmen. Yang dibutuhkan adalah kemauan politik dari pemerintah untuk melaksanakan putusan ini dengan sebaik-baiknya," tambahnya.

Esti itu juga menyoroti sejumlah catatan penting soal pengelolaan anggaran pendidikan yang menurutnya masih bermasalah.

"Komitmen ini harus kita bangun bersama, bahwa pendidikan dasar memang harus menjadi prioritas. Baik di Jawa, daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar), maupun wilayah lainnya, tentu dengan pendekatan yang sesuai kebutuhan masing-masing. Ini adalah perhatian utama kami," tegasnya.

MY Esti juga menyinggung besarnya total anggaran negara yang mencapai Rp 3.800 triliun, dengan 20 persennya dialokasikan untuk pendidikan. Menurutnya, jika ditambah dengan alokasi dari pemerintah daerah yang juga 20 persen, secara kalkulasi seharusnya cukup untuk menyediakan pendidikan dasar yang bermutu dan gratis.

"Ini sebenarnya memungkinkan untuk mewujudkan pendidikan dasar gratis. Saya mencoba menghitung. Kalau misalnya biaya SD sekitar Rp 300 ribu per bulan dan SMP Rp 500 ribu per bulan, maka dengan alokasi Rp 170 triliun hingga Rp 200 triliun, kita sebenarnya bisa mewujudkannya," tuturnya.

"Saya yakin ini sangat mungkin, selama ada kemauan, komitmen, dan political will untuk mengalokasikan anggaran secara tepat," pungkasnya.

(maa/maa)