Jakarta -
Menteri Dalam Negeri RI (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian memastikan pemerintah bergerak cepat menangani dampak gempa bumi yang melanda sejumlah wilayah di Nusa Tenggara Timur (NTT). Tito menyebut penanganan pada tahap awal pascagempa berfokus pada penyelamatan korban serta pemulihan berbagai layanan dasar masyarakat.
Hal itu mencakup kelistrikan, telekomunikasi, ketersediaan bahan bakar minyak (BBM), logistik, hingga penanganan korban meninggal dan warga yang mengalami luka-luka.
"Kemudian juga memberikan bantuan tadi yang urgent, tenda, makanan, makanan cepat saji, yang di pengungsian. Termasuk (warga) yang luka," ujar Tito, dalam keterangan tertulis, Minggu (16/8/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Hal tersebut ia sampaikan Rapat Koordinasi (Rakor) Penanganan Gempa Wilayah NTT yang berlangsung secara hybrid dari Ruang Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Manggarai Barat, NTT, Minggu (16/8).
Tito mengapresiasi langkah cepat berbagai pihak dalam memulihkan layanan dasar, termasuk PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan operator telekomunikasi. Menurut Tito, pemulihan jaringan listrik dan komunikasi penting untuk mendukung mobilitas serta koordinasi penanganan bencana di lapangan.
Selain kelistrikan dan telekomunikasi, Tito menekankan pentingnya percepatan pembukaan akses jalan agar mobilitas masyarakat maupun alat berat untuk penanganan bencana dapat segera dilakukan. Tito juga meminta pemerintah daerah (pemda) memperhatikan masyarakat yang terdampak, termasuk warga yang rumahnya mengalami kerusakan.
Tito menekankan agar pemda setempat melakukan pendataan secara lebih menyeluruh terhadap kerusakan rumah dan fasilitas publik. Data tersebut diperlukan sebagai dasar pemberian bantuan pemerintah, baik untuk rumah rusak ringan, sedang, maupun berat, serta dukungan bagi masyarakat yang masih mengungsi.
Di sisi lain, Tito meminta pemda mendata kantor pemerintahan yang mengalami kerusakan, mulai dari kantor pemerintah kabupaten, hingga kantor desa. dan kecamatan. Pendataan tersebut diperlukan untuk menentukan kebutuhan perbaikan fasilitas pemerintahan agar pelayanan publik tetap berjalan.
"Saran kami tadi memang kalau bisa, pendapat kami Bapak Menko (PMK), Kepala BNPB, kita buat dua posko, posko timur dan posko barat Flores. Satu di Labuan Bajo untuk menangani wilayah di bagian barat," ujar Tito.
"Kemudian yang di Ende, pusatnya di Ende karena bandaranya di sana," sambungnya.
Lebih lanjut, Tito menyoroti kondisi fiskal sejumlah daerah terdampak. Ia menyampaikan pemerintah pusat akan memberikan dukungan kepada daerah yang memiliki kemampuan fiskal terbatas maupun tingkat penyerapan anggaran yang masih rendah agar anggaran yang tersedia dapat segera dimanfaatkan untuk penanganan bencana.
Tito menegaskan koordinasi lintas kementerian/lembaga (K/L) dan pemda perlu diperkuat agar penanganan bencana dapat berlangsung cepat sesuai dengan tahapan penanggulangan bencana. Tahapan tersebut mulai dari masa tanggap darurat, transisi, hingga rehabilitasi dan rekonstruksi.
"Kami sarankan untuk betul-betul memetakan permasalahan yang ada. Dan segera saja kita bergerak dengan kewenangan kita masing-masing," kata Tito.
"Entah itu di Pertamina, di listrik, di jalan, di bidang kesehatan, dan lain-lain," sambungnya.
Sebagai informasi, rapat tersebut turut dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI (Menko PMK) Pratikno; Menteri Pekerjaan Umum RI (PU) Dody Hanggodo; Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana RI (BNPB) Suharyanto; Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan RI (Basarnas) Mohammad Syafii; Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena; serta sejumlah pejabat terkait lainnya.
(akn/ega)
