Menteri Imipas: Pelayan Publik Tak Boleh Jutek, Lambat, dan Tak Responsif!

Jakarta -

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), Agus Andrianto, mendorong jajarannya meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dia menegaskan agar pegawai tak menampakkan wajah pelayanan publik yang tak ramah alias jutek.

Awalnya, Menteri Agus berbicara soal inti tugas pegawai pemerintahan. Yakni bukan sekadar tugas administratif.

"Ingat bahwa inti dari pekerjaan kita adalah melayani masyarakat, bukan sekedar menyelesaikan tugas administratif," tegas Menteri Agus saat menjadi pembina Apel Bersama Pegawai di lingkungan Kemenko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kementerian Hukum, Kementerian HAM, dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Senin (16/6/2025).

Menurut Menteri Agus, petugas harus memberikan kontribusi maksimal demi tercapainya kepuasan masyarakat. Menteri Agus kembali memberi penekanan bahwa ukuran keberhasilan adalah layanan yang mudah diakses publik.

"Ukuran keberhasilan kita adalah kepuasan publik, bukan hanya target internal yang tercapai. Maka dari itu, setiap layanan harus kita pastikan mudah diakses, ramah, cepat, dan tepat," sambung dia.

Pelayan Publik Tak Boleh Jutek

Menteri Agus lalu menekankan agar pegawai yang bersentuhan langsung dengan masyarakat menjauhi sikap jutek hingga tak responsif. Dia mengajak para pegawai menghadirkan wajah birokrasi yang bersih dan solutif. Pihaknya turut mengingatkan para pegawai untuk bersikap terbuka terhadap kritik, dan menjadikan kritik bahan evaluasi dalam meningkatkan kinerja organisasi.

"Saya minta agar seluruh pegawai menjaga sikap yang sopan, ramah, dan profesional dalam melayani. Tidak boleh ada lagi keluhan tentang petugas yang jutek, lambat, atau kurang responsif. Kita harus menjadi wajah birokrasi yang bersih, melayani, dan solutif. Kritik dari masyarakat jangan dianggap sebagai serangan, melainkan sebagai bahan evaluasi," harapnya.

Masih kata Menteri Agus, dia ingin birokrasi disederhanakan sehingga masyarakat merasakan kemudahan. Ia berharap kepada seluruh satuan kerja baik pusat maupun daerah melakukan penyederhanaan prosedur layanan publik.

Menteri Agus mengajak para pegawai menyadari birokrasi yang lambat dan prosedur yang berbelit-belit menjadi keluhan utama masyarakat. Hal tersebut bukan hanya memperlambat pelayanan, tetapi juga menurunkan kepercayaan publik.

Dorong Peningkatan Indeks Reformasi Birokrasi

Menteri Agus selanjutnya mendorong seluruh jajaran meningkatkan Indeks Reformasi Birokrasi di lingkungan instansi masing-masing. Reformasi birokrasi, sambung dia, tak hanya dijadikan sebagai program rutin saja, melainkan dijadikan roh perubahan.

"Saya mengajak kepada seluruh jajaran untuk meningkatkan kinerja reformasi birokrasi dengan melaksanakan 26 indikator reformasi birokrasi. Indeks reformasi bukan hanya angka, melainkan sebuah cerminan dari komitmen integritas, dan kinerja kita bersama," tutur dia.

"Mari kita jadikan peningkatan indeks RB sebagai gerakan kolektif, bukan hanya tugas tim RB atau unit tertentu. Keberhasilan Reformasi Birokrasi adalah hasil kerja bersama seluruh komponen organisasi" tambah Menteri Agus.

Terakhir, dia mengucapkan selamat datang kepada Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di pusat dan daerah yang telah secara sah bergabung menjadi bagian dari keluarga besar Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kementerian Hukum, Kementerian HAM, dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Ia menekankan kepada CPNS untuk terus belajar dan beradaptasi dengan sebaik mungkin.

Menteri Agus mengakhiri amanatnya dengan mengingatkan kepada seluruh peserta apel untuk senantiasa menjaga persatuan dan kesatuan. Aparatur Sipil Negara merupakan representasi dari bangsa dan negara yang memiliki tugas menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia ini.

(aud/fca)