Konflik Iran & Israel, Puan Minta Pemerintah Prioritaskan Keselamatan WNI

Jakarta -

Ketua DPR RI Puan Maharani meminta Pemerintah terus memantau dan memastikan keselamatan Warga Negara Indonesia (WNI) yang berada di wilayah konflik di Iran dan Israel. Puan mengatakan keselamatan WNI harus menjadi prioritas, khususnya bagi WNI yang tinggal di wilayah terdampak seperti Teheran dan Tel Aviv.

"Jika evakuasi memungkinkan, perlu ada kerja sama dengan komunitas internasional untuk memfasilitasi hal tersebut," kata Puan, dalam keterangan tertulis, Senin (16/6/2025).

Seperti diketahui, Kementerian Luar Negeri RI mencatat ada 386 WNI yang tersebar di 11 kota di Iran. Mayoritas merupakan pelajar di kota Qom dengan jumlah sebanyak 258 orang.

Kemenlu pun melaporkan terdapat 187 WNI yang berada di seluruh wilayah Israel. Sebagian besar dari mereka berada di Aravah di selatan Israel.

Sementara itu, sebanyak 42 WNI dilaporkan terjebak di Tel Aviv saat tengah melakukan ziarah keagamaan setelah Bandara Ben Gurion ditutup menyusul memanasnya konflik Israel-Iran pada Jumat (13/6). Kemenlu juga memastikan perwakilan diplomatik di Yordania tengah memberikan asistensi agar puluhan WNI itu bisa keluar dari Israel melalui jalan darat.

Puan pun mengimbau WNI yang masih berada di Israel maupun Iran untuk tetap waspada dan menjaga komunikasi intensif dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI). Menurut Puan, KBRI harus hadir secara aktif membantu pemenuhan kebutuhan WNI yang mungkin terjebak atau kesulitan di wilayah konflik.

Puan juga menyampaikan imbauan kepada masyarakat Indonesia untuk sementara menunda perjalanan ke kawasan terdampak konflik, termasuk ke Israel dan Palestina, meski dengan tujuan ziarah keagamaan.

"Keselamatan harus menjadi prioritas," imbau Puan.

Lebih lanjut, Puan mendesak Israel agar segera menghentikan agresi militer dan menyelesaikan masalah sesuai hukum internasional. Puan juga mengecam serangan Israel terhadap Iran.

"Serangan Israel kepada Iran melanggar kedaulatan suatu negara dan tidak sesuai dengan hukum internasional. Aksi-aksi militerisasi dalam konflik antar negara harus segera diakhiri," tutur Puan.

"Perang hanya meninggalkan luka bagi masyarakat sipil, khususnya kelompok rentan seperti perempuan dan anak," sambungnya.

Oleh karenanya, Puan meminta PBB dan komunitas internasional untuk bergerak aktif dalam mendorong agar perang dihentikan dan Israel menghentikan agresivitas militer. Menurut Puan, ini menjadi tanggung Jawa bersama untuk memastikan penyelesaian konflik dilakukan dengan jalur diplomasi dan perdamaian.

Di sisi lain, Puan meminta Pemerintah RI mulai memetakan dan melakukan mitigasi atas potensi dampak konflik antara Iran dengan Israel terhadap Indonesia, khususnya dari sisi ekonomi. Sejumlah kalangan khawatir konflik militer antara Iran dan Israel berdampak terhadap harga minyak dunia yang sempat melonjak tinggi.

Jika konflik berlanjut, bukan tidak mungkin harga minyak dunia kembali menyentuh angka US$ 100 per barrel. Puan berharap Pemerintah menyusun langkah-langkah antisipasi.

"Karena kondisi konflik ini bisa berdampak negatif terhadap neraca perdagangan Indonesia, karena kita masih bergantung pada impor energi," sebut mantan Menko PMK tersebut.

Puan menekankan pentingnya kesiapsiagaan Pemerintah dalam menghadapi potensi dampak konflik Iran-Israel. Termasuk mengamankan pasokan energi dalam negeri dan menjaga stabilitas harga di pasar domestik.

"Pemerintah perlu proaktif melakukan langkah mitigasi agar gejolak geopolitik di Timur Tengah tidak menimbulkan gejolak ekonomi di Tanan Air," pungkasnya.

(anl/ega)