Jakarta -
Menteri Sosial, Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mengapresiasi peran Polri dalam membantu penguatan kedisiplinan siswa Sekolah Rakyat. Dukungan tersebut dinilai berdampak nyata dalam membentuk karakter dan kemandirian anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem.
"Saya kembali kepada apa yang ada di Sekolah Rakyat, tentu di sana ada penguatan kedisiplinan, hari ini, enam bulan kemudian. Pak Kapolri, saya ingin berterima kasih, teman-teman polisi banyak membantu kami di lapangan bersama TNI dalam rangka penguatan kedisiplinan (siswa)," kata Gus Ipul dalam keterangan tertulis, Rabu (11/2/2026).
Pernyataan ini disampaikan Gus Ipul dalam Rapat Pimpinan Polri 2026 di The Krakatau Grand Ballroom Pintu 1 TMII, Jakarta Timur.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ia juga menjelaskan penguatan kedisiplinan merupakan salah satu bagian penting pada proses pembelajaran di Sekolah Rakyat untuk membentuk kemandirian dan karakter siswa.
"Yang awalnya anak-anak itu sungguh tidak tertib, tidak terbiasa dengan jadwal yang padat, kemudian mudah mengantuk, dan seterusnya. Sekarang alhamdulillah lewat proses penguatan kedisiplinan, semuanya sudah lebih nyaman, bisa mengikuti pembelajaran di Sekolah Rakyat," ujarnya.
Dalam paparannya, Gus Ipul menegaskan Sekolah Rakyat hadir untuk menyediakan pendidikan berkualitas gratis bagi keluarga yang belum terjangkau pembangunan, khususnya mereka yang kurang beruntung, miskin, dan miskin ekstrem pada Desil 1 dan 2 Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Ia menekankan kelompok yang disebut presiden sebagai The Invisible People perlu mendapat perhatian khusus. Dengan dukungan jejaring Polri seperti Bhabinkamtibmas yang menjangkau daerah.
"Dan inilah sebenarnya yang mendapatkan atensi khusus dari Bapak Presiden, agar mereka juga mendapatkan satu pendidikan yang memadai dan agar menjadi generasi tangguh pada Indonesia Emas yang akan datang," ungkap Gus Ipul.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat hampir 4 juta anak usia sekolah tidak bersekolah, belum sekolah, putus sekolah, atau berisiko putus sekolah. Penyelenggaraan Sekolah Rakyat menjadi langkah konkret menjalankan mandat konstitusi untuk memelihara fakir miskin dan anak terlantar melalui akses pendidikan.
"Ini adalah salah satu cara Bapak Presiden Prabowo, untuk memelihara fakir miskin dan anak-anak terlantar sebagai mandat undang-undang dasar kita. Dalam rangka mewujudkan pasal 34 itu, undang-undang menuntun kita," ujar Gus Ipul.
Lebih lanjut, Sekolah Rakyat tidak hanya menyediakan pendidikan gratis bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem, tetapi juga menjadi miniatur pengentasan kemiskinan. Program ini terintegrasi dengan prioritas Presiden, sehingga dukungan tidak berhenti di pendidikan saja.
Orang tua siswa bisa mengikuti program pemberdayaan, rumah mereka diperbaiki, menjadi anggota Kopdes Merah-Putih, serta menerima bansos lengkap termasuk PBI-JK. Dengan pendekatan menyeluruh ini, Sekolah Rakyat berfungsi sebagai solusi terpadu untuk meningkatkan kualitas hidup keluarga kurang mampu.
"Intinya Pak Kapolri, anaknya sekolah sampai lulus, nanti keluarganya akan naik kelas menjadi keluarga yang lebih mandiri," kata Gus Ipul.
Selain memiliki sarana dan prasarana yang memadai dalam proses pembelajaran, Sekolah Rakyat tak hanya menyediakan sarana belajar memadai, tetapi juga menyiapkan hilirisasi siswa. Melalui tes DNA talent berbasis AI, minat dan bakat mereka dipetakan agar pembinaan bisa diarahkan sesuai cita-cita.
"Karena sesuai arahan Bapak Presiden ini hilirisasinya, ini nanti kita juga mohon kesediaan Pak Kapolri, bisa bekerja sama untuk menampung lulusan-lulusan siswa Sekolah Rakyat," jelasnya.
Sementara itu, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan kesiapan Polri dalam mengawal dan berkolaborasi dengan berbagai Kementerian/Lembaga dalam menyukseskan program kerja pemerintah di Tahun 2026, termasuk salah satunya Sekolah Rakyat.
"Ini tentunya menjadi perspektif bagi seluruh personel Polri, untuk betul-betul nanti bisa berkolaborasi mendukung apa yang menjadi kebijakan Bapak Presiden dengan kementerian terkait yang mendapatkan tugas tersebut, sehingga semuanya yang betul-betul bisa dilaksanakan sesuai apa yang menjadi direktif atau kebijakan Bapak Presiden," kata Listyo.
Tonton juga video "Nggak Dapat Bansos Padahal Keluarga Rentan? Begini Cara Lapornya"
(prf/ega)
