Mensos Ajak Pemda Aktif Perbarui Data untuk Sukseskan Sekolah Rakyat

Jakarta -

Menteri Sosial, Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menerima audiensi empat kepala daerah di Kantor Kementerian Sosial. Mereka adalah Bupati Boalemo, Rum Pagau; Bupati Cilacap, Syamsul Auliya Rahman; Bupati Jepara, Witiarso Utomo; dan Bupati Jayapura, Yunus Wonda.

Dalam pertemuan tersebut, Gus Ipul menegaskan pentingnya peran pemerintah daerah (Pemda) dalam pemutakhiran data sosial dan keberhasilan program Sekolah Rakyat yang merupakan program strategis Presiden Prabowo Subianto.

"Sesuai arahan presiden bekerja sama dengan pemerintah daerah dalam rangka penurunan kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan sosial dan Sekolah Rakyat. Memulainya dari data dulu harus dibenarkan. Presiden menugaskan BPS untuk mengelola data. Jadi tidak ada lagi kementerian, lembaga, daerah yang memiliki data sendiri-sendiri. Lalu presiden menerbitkan Inpres nomor 4 tahun 2025 namanya Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN)," kata Gus Ipul dalam keterangan tertulis, Selasa (1/7/2025).

Gus Ipul menambahkan DTSEN dimutakhirkan setiap 3 bulan sekali dan yang menjadi penting adalah peran dari kepala daerah.

"Usahakan setiap bulan ada pemutakhiran, cek data, nanti datanya kita berikan ke Dinsos untuk diperbaiki oleh Pak Bupati, terus cek. Masyarakat kita buka untuk ikut partisipasi lewat aplikasi cek Bansos, ada fitur usul sanggah," ujarnya.

Menurutnya dengan data yang semakin akurat maka intervensi yang dilakukan akan tepat sasaran.

Kepada empat bupati yang hadir, Gus Ipul juga menyampaikan perkembangan Sekolah Rakyat. Tahun ini sebanyak 100 titik rintisan sekolah rakyat yang menampung 9.755 siswa dari keluarga miskin dan miskin ekstrem siap untuk mulai dijalankan pada tahun ajaran baru Juli mendatang. Mereka akan dibimbing oleh 1.554 guru dan 3.390 tenaga pendidikan pendukung.

Selanjutnya, Kemensos bekerja sama dengan Kemenaker akan menambah 100 titik lokasi tambahan sekolah rakyat. "Tahun ini akan buka 200 titik dengan kapasitas 20 ribu siswa," katanya.

Gus Ipul menambahkan untuk ditingkat SD agar diizinkan masuk di kelas 1 walaupun telah berusia 9 atau 10 tahun. "Tidak apa umur 10, umur 9 masuk kelas 1, karena memang sebelumnya tidak sekolah dan ya itu tugas kita, ini negara hadir," urainya.

Di hadapan Gus Ipul, keempat kepala daerah tersebut menyatakan siap untuk berpartisipasi dalam menyukseskan Sekolah Rakyat diwilayahnya masing-masing.

(prf/ega)