Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI terus melakukan evakuasi WNI dari Iran menyusul situasi geopolitik yang memanas di Timur Tengah. Tercatat ada 36 WNI yang telah mendaftarkan diri untuk dievakuasi pada gelombang kedua.
"Gelombang kedua saat ini, per sore ini, sudah ada 36 yang mendaftarkan diri untuk bisa direpatriasi ke Tanah Air dari Iran," ujar Menteri Luar Negeri Sugiono kepada wartawan di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Selasa (10/3/2026).
Sugiono menjelaskan bahwa jadwal keberangkatan untuk 36 WNI tersebut masih terus dikoordinasikan. Pemerintah mempertimbangkan berbagai variabel, mulai situasi keamanan di Teheran, kondisi perbatasan, hingga ketersediaan jalur evakuasi.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kapannya, ya nanti kita (lihat). Itu kan ada beberapa hal ya, beberapa faktor. Situasi di Teheran sendiri, kemudian situasi perbatasannya, situasi negara berikutnya yang kita tuju. Mudah-mudahan ya dalam minggu ini," jelasnya.
Pemulangan gelombang kedua ini merupakan lanjutan dari proses repatriasi yang sedang berjalan. Pada sore hari ini, sebanyak 22 WNI yang tergabung dalam gelombang pertama telah tiba dengan selamat di Jakarta.
"Sore ini ada 22 warga negara kita yang kembali di gelombang pertama ini. Besok 10 lagi yang berasal dari Iran," imbuh Sugiono.
Sugiono menekankan bahwa proses repatriasi ini bersifat sukarela. Berdasarkan hasil asesmen Kemlu bersama KBRI setempat, situasi di Iran saat ini dinilai masih relatif terkendali meski ketegangan meningkat.
"Sejauh ini rencana repatriasi ini merupakan sesuatu yang sifatnya sukarela. Karena berbagai faktor, di antara banyak WNI kita itu statusnya adalah bekerja di sana," katanya.
Ia menambahkan bahwa berdasarkan pantauan di lapangan, aktivitas masyarakat di Iran umumnya masih berjalan normal. Namun pemerintah tetap memfasilitasi warga yang merasa ingin segera pulang demi alasan keamanan.
Dia juga mengimbau warga yang berencana bepergian ke wilayah Timur Tengah untuk terus memantau situasi keamanan. Masyarakat diminta menunda perjalanan jika tidak bersifat mendesak.
"Jika ingin melakukan perjalanan ke wilayah Timur Tengah, perhatikan kembali status situasi yang ada. Jika dianggap tidak mendesak, sebaiknya dibatasi sampai keadaan benar-benar memungkinkan," imbuhnya.
(rfs/rfs)
