Jakarta -
Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono buka suara mengenai delapan warga negara Indonesia (WNI) yang diduga direkrut menjadi tentara Rusia. Ia menyatakan pihak Kementerian Luar Negeri (Kemlu) masih mendalami informasi keterlibatan tersebut.
"Kementerian Luar Negeri bersama instansi terkait terus mendalami informasi yang kami terima beberapa hari lalu terkait keterlibatan delapan warga negara Indonesia yang diduga direkrut," kata Sugiono dalam keterangan tertulisnya, Jumat (4/9/2026).
Sugiono menekankan bahwa tugas Kementerian Luar Negeri adalah memberikan perlindungan terhadap WNI di luar negeri. Ia menegaskan hak-hak konsuler akan dipenuhi oleh Kemlu sepanjang tidak ditemukan unsur-unsur yang menyebabkan mereka kehilangan kewarganegaraan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Hak-hak konsuler harus kami penuhi sepanjang tidak ditemukan unsur-unsur yang menyebabkan mereka kehilangan kewarganegaraan," ucapnya.
Kabar 8 WNI Jadi Tentara Rusia
Sebelumnya, dilaporkan ada delapan WNI yang direkrut oleh angkatan bersenjata Rusia untuk bertempur dalam perang melawan Ukraina. Laporan tersebut diterbitkan oleh Dinas Intelijen Luar Negeri Ukraina pada 27 Agustus melalui kanal Telegram.
Melansir The New Voice of Ukraine, Senin, badan intelijen tersebut menyatakan telah memperoleh dokumen yang mengonfirmasi adanya perekrutan tersebut.
Media tersebut melaporkan bahwa upaya perekrutan WNI memungkinkan Kremlin menambah kekuatan pasukannya dengan memanfaatkan warga negara asing sebagai bagian dari propaganda.
Sementara itu, dalam keterangan tertulis di Jakarta, Juru Bicara Kemlu RI, Yvonne Mewengkang, memastikan pihaknya terus memverifikasi informasi terkait WNI yang diduga bergabung dengan angkatan bersenjata Rusia melalui perwakilan RI serta berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait.
Yvonne menyatakan bahwa Pemerintah Indonesia juga akan mendalami kemungkinan adanya unsur penipuan, eksploitasi, atau perekrutan melalui tawaran pekerjaan yang tidak sesuai dengan tujuan sebenarnya.
"Informasi mengenai identitas, status kewarganegaraan, proses perekrutan, serta bentuk keterlibatan individu yang disebutkan masih perlu dipastikan lebih lanjut," kata Yvonne dalam keterangannya, Senin (31/8/2026).
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, berdasarkan informasi dari otoritas intelijen Indonesia, perekrutan para WNI dilakukan oleh pihak ketiga yang seolah-olah membuka lowongan pekerjaan dengan tawaran gaji besar.
"Jadi kami mendapatkan informasi dari otoritas intelijen kita bahwa perekrutan tentara itu dilakukan oleh negara pihak ketiga yang membuat seolah-olah itu adalah lowongan satuan pengamanan ataupun tenaga administrasi yang diiming-imingi gaji besar," kata Dasco di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (1/9/2026).
Dasco menyebut para WNI tersebut mendaftar, lalu dikirim untuk menjadi tentara. Ia mengatakan Kemlu sudah berkoordinasi dan mengirimkan utusan ke negara terkait.
"Nah, para WNI ini mendaftar, lalu dari situ akhirnya dikirim untuk menjadi tentara. Begitu informasi yang kami dapat. Saat ini otoritas intelijen dan Kementerian Luar Negeri sudah melakukan antisipasi, berkoordinasi, dan mengirimkan utusan ke negara-negara tersebut," ungkap Dasco.
(eva/aik)
