Jakarta -
Menteri Dalam Negeri RI (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan banyaknya masyarakat yang memiliki rumah layak huni menjadi salah satu ukuran keberhasilan kepala daerah dalam memimpin wilayahnya.
Oleh karena itu, Tito menekankan pentingnya kepala daerah mendukung Program Tiga Juta Rumah yang dicanangkan oleh Presiden RI Prabowo Subianto.
Menurut Tito, kepemimpinan kepala daerah tidak hanya diukur dari aspek administratif, tetapi kemampuan mengangkat derajat masyarakat. Indikatornya antara lain penurunan angka kemiskinan dan stunting, peningkatan indeks pembangunan manusia, serta bertambahnya jumlah warga yang memiliki rumah atau menempati hunian layak.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kalau kepala daerahnya nggak bisa membuat rakyatnya punya rumah, makin banyak yang nggak punya rumah, gagal kepala daerah itu," tegas Tito, dalam keterangan tertulis, Selasa (3/3/2026).
Hal itu disampaikannya pada acara Sosialisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan, Sosialisasi Rumah Subsidi, PT Permodalan Nasional Madani (PNM) dan PT Sarana Multigriya Finansial Melawan Rentenir di Kantor Wali Kota Singkawang, Kalimantan Barat (Kalbar), Selasa (3/3).
Tito menjelaskan persoalan perumahan masih menjadi tantangan besar secara nasional. Menurutnya, masih terdapat puluhan juta masyarakat yang belum memiliki rumah atau tinggal di hunian tidak layak.
Oleh karena itu, pemerintah pusat memberikan perhatian serius terhadap sektor ini melalui berbagai kebijakan dan terobosan pembiayaan.
Upaya tersebut, lanjutnya, tidak hanya menyasar pembangunan rumah baru, tetapi juga perbaikan rumah tidak layak huni. Pemerintah memanfaatkan berbagai skema pembiayaan, termasuk dukungan perbankan dan sinergi lintas sektor guna mempercepat realisasi program.
Menurut Tito, pembangunan perumahan memiliki efek berganda yang luas terhadap perekonomian. Hal itu seperti perbankan, industri bahan bangunan, transportasi, hingga pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang akan ikut terdorong pertumbuhannya.
Dalam kesempatan tersebut, Tito juga mengapresiasi pemerintah daerah (pemda) yang telah menerbitkan kebijakan pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Kebijakan tersebut dinilai mampu menekan biaya pembangunan sehingga harga rumah menjadi lebih terjangkau.
Tito turut mendorong pemda di Kalbar untuk terus meningkatkan realisasi kebijakan tersebut. Tito mengingatkan regulasi yang sudah diterbitkan perlu diikuti dengan implementasi nyata agar benar-benar berdampak bagi masyarakat.
Selain itu, Tito juga menekankan pentingnya dukungan pemda terhadap program gentengisasi yang dicanangkan oleh Prabowo. Tito menyoroti pentingnya kualitas dan estetika hunian, khususnya di Singkawang sebagai kota wisata.
Tito mencermati dominasi penggunaan atap seng di wilayah tersebut dan mendorong dukungan terhadap penggunaan genteng.
"Jadi tolong buat program juga yang non-seng lah. Seng tuh oke, murah, tapi nggak asri," ujar Tito.
Menurut Tito, penggunaan genteng atau material atap yang lebih estetis dapat memperkuat daya tarik kota sekaligus membuka peluang pengembangan industri lokal.
Tito mendorong pemda tidak hanya fokus pada pembangunan unit rumah, tetapi juga memperhatikan kualitas visual kawasan permukiman, terutama di daerah yang mengandalkan sektor pariwisata.
Sebagai informasi, acara tersebut turut dihadiri oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman RI (PKP) Maruarar Sirait, Wali Kota Singkawang Tjhai Chui Mie, serta pejabat terkait lainnya.
(akd/ega)
